RUU Masyarakat Adat, Apa Langkah Selanjutnya dari Fraksi PKB DPR RI dan AMAN?

INFONAS.ID||JAKARTA — Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama para aktivis masyarakat adat, melakukan audiensi bersama Fraksi PKB DPR RI. Rombongan aktivis masyarakat itu diterima langsung oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Iman Sukri, serta Anggota Baleg DPR RI Hindun Anisah di Ruang Rapat Fraksi PKB DPR RI.

Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi mengatakan, pihaknya mengapresiasi PKB yang mau menerima aliansi untuk mendengarkan argumentasi urgensi pengesahan RUU Masyarakat Adat.

Dalam audiensi itu pula Rukka meminta PKB untuk mengusulkan pembahasan RUU Masyarakat Adat ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2025 mendatang.

"Audiensi ini bertujuan untuk mendesak DPR RI agar segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. RUU tersebut merupakan payung hukum yang sangat penting bagi hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah. Masyarakat adat tidak anti-investasi, tetapi kami menolak investasi yang semena-mena," kata Rukka dalam audiensi tersebut, Senin (28/10).

Sementara itu Maman Imanulhaq menegaskan bahwa PKB sesuai arahan Ketua Umum PKB Gus Muhaimin Iskandar punya komitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat melalui pengesahan RUU Masyarakat Adat.

Audiensi ini, kata Kang Maman, menunjukkan komitmen bersama untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Indonesia di tengah tuntutan untuk melindungi kepentingan dan keberlanjutan kehidupan mereka.

Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Iman Sukri menyatakan bahwa fraksi PKB telah mengusulkan 12 prioritas dalam Prolegnas, salah satunya yakni RUU Masyarakat Adat yang bakal menjadi fokus pembahasan tahun depan.

"Kami akan membahas RUU ini dalam rapat Prolegnas siang ini. Kita memiliki waktu hingga 5 Desember 2024 untuk menentukan RUU mana saja yang akan dimasukkan dalam Prolegnas," ujarnya. 

Iman menambahkan, RUU Masyarakat Adat dapat berfungsi sebagai jangkar bagi Undang-Undang Desa, membantu menyelesaikan permasalahan tumpang tindih yang ada.

Sementara itu, Hindun Anisah, anggota Badan Legislasi DPR RI, menekankan kepedulian fraksinya terhadap masyarakat adat. 

"Kami sangat concern terhadap masyarakat adat. Dalam beberapa rapat, Ketua Umum PKB seringkali menekankan pentingnya RUU ini sebagai platform perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat adat," ungkapnya. (FT)

Polres Badung Lakukan Pengamanan Ketat Jalan Sehat Relawan di Mengwi

INFONAS.ID||MANGUPURA - Ratusan personel gabungan dari Polres Badung bersama instansi terkait dikerahkan untuk mengamankan acara jalan sehat yang diadakan relawan De Gadjah di Lapangan Umum Mengwi, Desa Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, pada Minggu (27/10) sore.

Pengamanan ini bertujuan untuk menjamin kelancaran dan keamanan kegiatan yang dihadiri oleh masyarakat luas.

Kapolres Badung, AKBP Teguh Priyo Wasono, S.I.K, memimpin langsung apel kesiapan pengamanan yang juga dihadiri oleh sejumlah pejabat kepolisian dan TNI, termasuk Kasubdit Gasum Polda Bali AKBP Anak Agung Rai Laba, Wakapolres Badung Kompol I Made Pramasetia, serta berbagai elemen terkait.

Total ada 352 personel dari BKO Polda Bali, Polres Badung, Satbrimob Polda Bali, TNI, Dishub, Satpol PP Badung, dan pecalang setempat yang terlibat dalam pengamanan tersebut.

Dalam arahannya, Kapolres AKBP Teguh mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel yang hadir dan menekankan pentingnya pengamanan yang aman dan kondusif.

Ia juga mengingatkan agar setiap komandan lapangan memberikan arahan yang jelas kepada anggotanya untuk menjalankan tugas sesuai perencanaan, mengingat potensi keramaian yang besar dapat menimbulkan risiko gangguan.

"TNI-Polri harus bersikap netral dalam politik dan tidak terlibat dalam politik praktis. Fokus kita adalah keamanan dan sinergi dengan semua instansi terkait untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," ujar Kapolres AKBP Teguh. 

Ia juga mengingatkan personel agar berhati-hati dalam mengambil foto agar tetap menjaga netralitas dan menjaga kesehatan demi kesiapan tugas yang semakin padat ke depannya.

Rute jalan sehat ini dimulai dari Lapangan Mengwi, menuju timur ke Jl. Gst Ketut Jelantik, lalu ke utara, kemudian berbelok ke kanan ke Jl. I Gst Ngurah Rai, sebelum kembali ke Lapangan Mengwi. 

Polres Badung berharap acara ini dapat selesai sesuai jadwal sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi, serta berjalan aman dan lancar.

Red: Bram S./(HMS)

Semangat Relawan Badega Dedi Mulyadi Membara! Sosialisasikan Aplikasi Link Form Untuk Perkuat Jejaring Relawan

INFONAS.ID||PURWAKARTA - Para relawan Badega Dedi Mulyadi semakin memperkuat semangat kerja sama dalam rangka mensosialisasikan Link Form Aplikasi, penguatan dukungan dan pemetaan dukungan yang tergabung di Organ Relawan Badega Dedi Mulyadi.

Pada acara Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Aplikasi Link Form yang diadakan di Rumah Makan Amor, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Minggu (27/10/2024)

Dimana para ketua relawan dari beberapa Kota dan Kabupaten sepakat untuk mengoptimalkan aplikasi link Form guna mendukung pemenangan Dermawan (Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan)

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh, antara lain Ketua Badega Dedi Mulyadi, Murfito Adi; Eka Wardhana, SIP; Dewan Penasehat, Puji Sri Utami; serta Dewan Pakar H. Irwam K. Koesdrajat, Komarudin, SH, dan para Ketua Relawan Badega Dedi Mulyadi di Kota/ Kabupaten Jawa Barat ini memperkuat komitmen relawan dalam membangun jejaring di berbagai wilayah.

Murfito Adi, dalam sambutannya, menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar relawan melalui pemanfaatan aplikasi ini. 

“Melalui acara ini, kami berharap dapat memperkuat sinergi dan koordinasi di antara para relawan. Link Form Aplikasi ini akan memudahkan proses pengumpulan data dan pemetaan relawan di seluruh wilayah,” ujar Murfito.

Eka Wardhana, SIP, menambahkan bahwa Dedi Mulyadi adalah sosok yang dikenalnya sebagai politisi berjiwa populis dengan pendekatan budaya Sunda yang khas. 

“Dedi Mulyadi membawa perubahan besar dengan pendekatan budaya Sunda yang humanis. Beliau adalah sosok guru politik bagi saya, dan langkah Bapak Ibu untuk mendukungnya merupakan keputusan yang tepat,” tutur Eka.

Sementara itu, Komarudin, SH., yang juga hadir dalam acara ini, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif aplikasi yang dinilai sangat bermanfaat bagi program-program Badega. 

“Aplikasi ini merupakan langkah positif dalam memperkuat jejaring relawan Badega. Saya yakin aplikasi ini akan sangat bermanfaat dalam mendukung program-program Badega yang bertujuan untuk memajukan masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, Mayor Purnawirawan Iswandi Marwan juga mengapresiasi upaya Badega dalam memaksimalkan aplikasi ini sebagai langkah progresif untuk membantu masyarakat. 

Menurutnya, inovasi ini akan membawa manfaat besar dalam menjangkau dan mengoordinasikan program di tingkat akar rumput.

Dengan adanya aplikasi ini, para relawan Badega Dedi Mulyadi siap memperluas jejaring dan memperkuat koordinasi demi kelancaran program-program yang ditujukan untuk kemajuan masyarakat. 

Selanjutnya Irwan Koesdrajat mengungkapkan alasan di balik pemilihan pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Menurutnya, kedua tokoh ini memiliki pengalaman yang solid di bidang pemerintahan. 

"Dedi Mulyadi, dengan rekam jejak sebagai anggota DPRD, Bupati Purwakarta, dan anggota DPR RI terpilih, dinilai memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat," pungkasnya.

Irwan Koesdrajat menjelaskan, bahwa Erwan Setiawan membawa pengalaman sebagai Ketua DPRD Kota Bandung dan Wakil Bupati Sumedang

Di sisi lain Irwan Koesdrajat mengungkapkan, bahwa pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan adalah kedua tokoh yang memiliki pengalaman yang solid di bidang pemerintahan. 

Irwan meyakini bahwa kombinasi pengalaman dan rekam jejak keduanya akan menarik simpati dan dukungan masyarakat Jawa Barat, memperbesar peluang kemenangan dalam Pilgub 2024. (FT)

Hak Jawab Pengusaha Telur Terkait Pemberitaan Media Online

INFONAS.ID||BOGOR (23/10/24) – Menanggapi pemberitaan dari sebuah media online dengan judul "Seorang Pengusaha Telor Yang Mengaku Tentara Tak Terima Dikonfirmasi Oleh Wartawan, Marah-Marah dan Mengancam Akan Membunuh", Im, selaku pengusaha telur yang diberitakan, menyampaikan hak jawabnya terkait informasi yang dianggap tidak sepenuhnya benar.

Im, seorang pengusaha telur yang berdomisili di Desa Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, mendatangi kantor redaksi untuk memberikan klarifikasi.

Ia menjelaskan bahwa pemberitaan terkait usaha telur yang disebut-sebut dijual ke pasar tidaklah benar.

"Telur yang dimaksud sebenarnya untuk pakan ikan, bukan untuk dijual ke pasar," jelasnya.

Terkait tuduhan pengancaman, Im menuturkan bahwa insiden tersebut terjadi karena rekan kerjanya merasa kesal dengan salah satu oknum wartawan yang sering datang ke tempat usahanya.

"Saya selalu menerima mereka dengan baik, meskipun saya hanya memiliki usaha kecil-kecilan dengan keuntungan yang tidak seberapa. Karena khawatir, saya kemudian menelepon rekan saya. Melalui telepon, terjadi adu mulut dengan oknum wartawan yang mengaku sebagai polisi berpangkat Kombes dari Polda Jawa Barat. Rekan saya pun diajak bertemu, namun ketika ia tiba, mereka sudah tidak ada," ujarnya.

Im juga menegaskan bahwa pernyataannya terkait kepemilikan usaha oleh seorang tentara hanyalah untuk menakut-nakuti. 

"Sebenarnya, usaha ini adalah milik saya sendiri. Percakapan di telepon dengan oknum wartawan tersebut dilakukan oleh rekan saya, dan tidak ada kaitannya dengan usaha saya," tambahnya.

Im berharap hak jawab ini dapat dipahami oleh semua pihak yang membaca pemberitaan tersebut. Ia juga berharap masyarakat dapat menilai situasi dengan lebih jernih.

Sebagai informasi, setiap media massa, baik cetak maupun digital, tidak serta-merta selalu menyajikan informasi yang benar dan mutlak. Apabila ada berita yang tidak sesuai dengan fakta, individu atau kelompok yang merasa dirugikan berhak menyampaikan keberatannya melalui hak jawab atau hak koreksi. Kedua hak ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Hak jawab memberikan kesempatan bagi individu atau kelompok untuk menyanggah atau menanggapi pemberitaan yang dianggap keliru, sehingga nama baik tidak dirugikan. 

Dengan adanya hak jawab, masyarakat juga mendapatkan informasi yang lebih akurat, sekaligus menjaga pengawasan terhadap praktik pers. Selain itu, hak jawab merupakan bentuk tanggung jawab pers dalam memastikan informasi yang disebarluaskan sesuai dengan fakta. (YUSUF)

Gempa Magnitudo 5.0 Pantai Selatan, Terasa Hingga Garut dan Cilacap

INFONAS.ID||PANGANDARAN, 22 Oktober 2024 – Sebuah gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5.0 mengguncang wilayah selatan Pulau Jawa pada Selasa malam, 22 Oktober 2024.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada pukul 19:43:53 WIB dengan pusat gempa berada di laut, sekitar 18 kilometer barat daya Kabupaten Pangandaran. Gempa ini memiliki kedalaman 72 kilometer.

BMKG mencatat titik gempa terletak pada koordinat 7.75 derajat Lintang Selatan dan 108.33 derajat Bujur Timur. Meskipun pusat gempa berada di laut, getarannya cukup dirasakan di beberapa wilayah di sekitarnya, terutama di pesisir selatan Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah.

Guncangan dengan skala Modified Mercalli Intensity (MMI) III-IV dirasakan cukup kuat di wilayah Pangandaran. Di daerah ini, guncangan gempa menyebabkan getaran yang terasa di dalam bangunan, membuat benda-benda ringan bergoyang, dan sebagian masyarakat sempat panik.

Sementara itu, wilayah Garut merasakan getaran dengan skala MMI III, di mana getarannya masih terasa jelas oleh banyak orang di dalam rumah.

Selain itu, getaran gempa juga dirasakan di wilayah Cilacap dengan intensitas MMI II-III, di mana getarannya masih dapat dirasakan oleh beberapa orang.

Beberapa kota lain seperti Pelabuhan Ratu dan Sukabumi juga merasakan getaran ringan dengan skala MMI II, namun getaran ini relatif lemah dan hanya terasa oleh sebagian kecil penduduk.

BMKG menegaskan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami, mengingat kekuatannya yang relatif moderat dan kedalamannya yang cukup dalam. 

Meskipun demikian, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan yang mungkin terjadi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai kerusakan signifikan ataupun korban jiwa akibat gempa tersebut. 

Namun, tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di berbagai wilayah terdampak, seperti Pangandaran dan Garut, sudah bergerak untuk melakukan pemantauan di lapangan guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Sejumlah warga di Pangandaran sempat berhamburan keluar rumah akibat guncangan yang dirasakan cukup kuat. 

"Guncangannya terasa cukup kencang, beberapa warga keluar rumah karena khawatir ada gempa susulan," ujar Asep salah satu warga Pangandaran.

Pihak BPBD mengimbau agar masyarakat tetap tenang namun waspada, dan selalu mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang terkait perkembangan lebih lanjut.

Editor: FITO