Tali Wargi Pusaka Mengadakan Latihan Gabungan Antar Paguron Tali Wargi di Aula Desa Babakancikao

Foto: kegiatan Paguron Tali Wargi BBC di Aula desa BBC

Babakancikao, Purwakarta— Paguron silat Tali Wargi Pusaka menggelar kegiatan **Latihan Gabungan antar paguron Tali Wargi yang dilaksanakan di Aula Desa Babakancikao, Kabupaten Purwakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan serta meningkatkan kemampuan para pesilat.

Latihan gabungan ini diikuti oleh sejumlah paguron yang tergabung dalam keluarga besar Tali Wargi. Paguron yang hadir di antaranya Paguron Taliwargi Surya Kencana, Paguron Taliwargi Cahya Gumelar, Paguron Taliwargi Raksa Gumelar, Paguron Taliwargi Satria Kencana, serta Paguron Taliwargi Pusaka sebagai tuan rumah kegiatan.

Ketua Paguron Taliwargi Pusaka, Erik Syahrial, menyampaikan bahwa latihan gabungan ini merupakan agenda penting untuk menjaga kekompakan antar paguron sekaligus meningkatkan kualitas teknik dan mental para pesilat.

“Latihan gabungan ini menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan antar paguron Tali Wargi, sekaligus melestarikan pencak silat sebagai warisan budaya bangsa,” ujar Erik Syahrial.

Sementara itu, Dava, selaku Sekretaris Paguron Taliwargi Pusaka, menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi dan komunikasi antar pengurus paguron agar pembinaan dapat berjalan lebih terarah dan berkesinambungan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Babakancikao, Bapak Minar Suminar, yang memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kegiatan latihan gabungan antar paguron ini. Ia menilai pencak silat memiliki peran penting dalam pembentukan karakter generasi muda.

Kegiatan latihan gabungan antar paguron Tali Wargi Pusaka ini berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh semangat. Diharapkan, kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin guna memperkuat solidaritas serta menjaga eksistensi pencak silat di wilayah Purwakarta. (***)

Dukung ketahanan Pangan Poktan Berkah Jaya Tani Beserta Kapolsek Kota dan Kades BBC Tanami Jagung lahan produktif

Foto: Poktan Berkah Jaya Tani beserta Kapolsek Kota AKBP Marsono, S.Pd., M.M., serta Lurah Babakancikao Bapak Minar Suminar.

Upaya memperkuat ketahanan pangan terus digencarkan di Kecamatan Babakancikao. Kelompok Tani Berkah Jaya Tani melaksanakan kegiatan penanaman jagung di lahan warga, yang dihadiri oleh Kapolsek Purwakarta AKBP Marsono, S.Pd., M.M., serta Lurah Babakancikao Bapak Minar Suminar.

Kegiatan penanaman jagung ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan yang bertujuan mengoptimalkan lahan tidur agar kembali produktif. Ketua Kelompok Tani Berkah Jaya Tani, Saca Ernawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian serta kesejahteraan petani di wilayah Babakancikao.

“Kami berupaya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang selama ini belum tergarap. Jagung dipilih karena memiliki nilai ekonomis dan masa panen yang relatif singkat,” ujar Saca Ernawan.

Turut hadir Ibu Nunik, S.TP., MT, selaku Koordinator Penyuluh PPL Kecamatan Babakancikao, yang memberikan pendampingan teknis kepada para petani terkait pola tanam dan perawatan jagung agar hasil panen lebih optimal.

Kapolsek Purwakarta AKBP Marsono, S.Pd., M.M., dalam keterangannya menegaskan dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan kemandirian masyarakat.

“Ketahanan pangan adalah pondasi penting bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Polri siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan kelompok tani,” ungkapnya.

Sementara itu, Lurah Babakancikao Bapak Minar Suminar mengapresiasi inisiatif Kelompok Tani *Berkah Jaya Tani* serta sinergi lintas sektor yang terbangun dalam kegiatan tersebut. Ia berharap program penanaman jagung ini dapat berkelanjutan dan menjadi contoh bagi wilayah lain.

Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan diikuti oleh para anggota kelompok tani serta masyarakat setempat, sebagai wujud nyata kolaborasi dalam memperkuat ketahanan pangan di Purwakarta. (***)

Kebun Teh Malabar Dirusak, MAJU JABAR Desak Polisi Usut Aktor Utama di Balik Enam Tersangka

BANDUNG - Penanganan kasus perusakan Kebun Teh Malabar di Pangalengan kembali menjadi sorotan dalam diskusi publik bertema “Krisis Ekologi di Jawa Barat, Siapa Bertanggung Jawab?" yang digelar Masyarakat Hijau Jawa Barat (MAJU JABAR), Rabu (11/12). Dalam forum tersebut, pegiat lingkungan Juson Simbolon menilai proses hukum atas kasus itu masih memerlukan pendalaman.

Juson menegaskan bahwa skala kerusakan dan pola perusakan menunjukkan adanya tindakan terorganisasi, sehingga diperlukan pengusutan menyeluruh terhadap semua pihak yang berpotensi terlibat.

“Kasus Malabar ini bukan perkara kecil. Kepolisian perlu memastikan penyelidikan berjalan tuntas dan menemukan para penanggung jawab utamanya,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya kepolisian sebelumnya telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus tersebut. Mereka disebut terlibat langsung dalam aksi perusakan, namun aparat belum menyampaikan secara terbuka apakah penyidikan akan diperluas kepada pihak lain. Polisi memastikan proses hukum masih berlangsung.

Menurut Juson, penegakan hukum yang tegas terhadap perusakan aset negara penting untuk mencegah kejadian serupa. Ia mengingatkan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus menjadikan kasus Malabar sebagai peringatan bahwa praktik alih fungsi lahan tidak boleh dibiarkan.

“Penindakan yang konsisten akan memberi sinyal kuat bahwa kerusakan lingkungan tidak bisa ditoleransi,” katanya.

Dalam diskusi itu, Aliansi MAJU JABAR juga membahas berbagai persoalan ekologis yang kini dihadapi Jawa Barat, mulai dari penyusutan tutupan hutan, pencemaran sungai hingga meningkatnya risiko bencana akibat perubahan tata guna lahan.

Koalisi tersebut berkomitmen menyusun rekomendasi kebijakan terkait pemulihan dan perlindungan lingkungan yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah serta aparat penegak hukum. (FT)

Ngeriiih....! Realisi Target PAD 2025 terpuruk dibawah 70%, Purwakarta Krisis Integrasi Fiskal ?

Foto : Ilustrasi

Di tengah tuntutan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, para pengambil kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta justru menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan yang mengarah pada dugaan anomali tata kelola keuangan, bahkan menimbulkan pertanyaan apakah daerah tersebut berada di ambang kebangkrutan.

Pengamat Kebijakan Publik di Purwakarta, Agus M. Yasin, menganggap bahwa target pendapatan daerah yang ditetapkan hanya sebuah ilusi yang tidak realistis dan merupakan bukti anomali perencanaan. Hal ini menunjukkan fondasi kebijakan yang rapuh dan merusak kredibilitas sistem tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan.

Purwakarta menentukan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 sebesar Rp1,037 triliun, sementara realisasi PAD tahun 2025 justru terpuruk jauh di bawah 70 persen. Hal ini menjadi contoh nyata dari apa yang disebut sebagai krisis integritas fiskal.

Menurut Agus, target PAD yang sangat tinggi seringkali tidak muncul dari riset potensi yang akurat, melainkan dari dorongan politis untuk menutupi belanja yang sudah membengkak. Target yang tidak berbasis data bukan hanya keliru, tetapi menciptakan ilusi pendapatan seolah-olah Purwakarta mampu memperoleh angka yang besar, padahal kapasitas sistemik pemungutannya tidak pernah mendukung.

Data per 5 Desember 2025 menunjukkan realisasi Pajak Daerah hanya sebesar 68,78% dari target (Rp441,74 miliar dari target Rp642,24 miliar), sedangkan Retribusi Daerah mencapai 64,50% dari target (Rp198,10 miliar dari target Rp307,12 miliar).

“Hal ini menjadi indikator jelas, bahwa mesin pendapatan sedang bermasalah. Namun, di atas fondasi yang rapuh itu justru dibangun target yang berlipat ganda. Di sinilah letak ilusinya, anggaran disusun bukan berdasarkan kemampuan, tetapi untuk menjaga tampilan,” ungkap Agus kepada awak media pada Kamis, 11 Desember 2025.

Agus mengungkapkan bahwa anomali fiskal terjadi ketika angka-angka dalam perencanaan tidak mencerminkan realitas di lapangan. Fenomena ini menandakan lemahnya validitas data pendapatan, pengawasan internal, kapasitas Otoritas Pemerintah Daerah (OPD) penghasil, hingga akuntabilitas politik dalam proses pembahasan anggaran.

“Ketika perencanaan fiskal tidak lagi ditopang oleh kajian potensi, melainkan oleh asumsi atau kepentingan tertentu, maka anggaran berubah menjadi dokumen ‘administratif’, bukan panduan pembangunan. Anomali semacam ini rawan melahirkan defisit struktural, gagal bayar belanja wajib, stagnasi pembangunan, dan hilangnya kepercayaan publik,” katanya.

Menurutnya, tata kelola fiskal yang sehat memerlukan kejujuran sebagai elemen utama. Kejujuran untuk mengakui kapasitas daerah dan menyampaikan kendala, bukan menyembunyikannya di balik angka yang digelembungkan. Kejujuran juga untuk menyusun target berdasarkan data, bukan berdasarkan tekanan politik.

“Jika daerah terus memproduksi angka-angka yang ilusif, maka pemerintah daerah pada dasarnya sedang menipu dirinya sendiri, dan pada akhirnya menipu warganya,” ujarnya.

*DPRD Hanya Tukang Stempel?*

Selain itu, sebesar apa pun peran pemerintah daerah, tata kelola fiskal tidak akan pernah sehat tanpa pengawasan legislatif yang kritis. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak boleh berperan sebagai “rubber stamp” yang hanya menyetujui anggaran tanpa menguji logika di balik angka.

Anomali seperti target PAD triliunan rupiah di tengah realisasi yang terpuruk seharusnya menjadi alarm keras bagi DPRD untuk meminta audit potensi pendapatan, memanggil Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TAPD) serta OPD penghasil, memeriksa metodologi perhitungan, dan melakukan koreksi struktural.

“Masalah fiskal di daerah bukan hanya persoalan angka, tapi menyangkut kepercayaan publik, keberlangsungan pembangunan, dan kredibilitas pemerintah daerah dalam jangka panjang,” tegasnya.

Jika ilusi pendapatan dibiarkan berlanjut, daerah akan menghadapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) fiktif yang tidak pernah tercapai, belanja strategis yang semakin tertekan, meningkatnya risiko hutang tidak formal, dan ketidakstabilan fiskal yang kronis. Pada level daerah, pola ini mengganggu konsolidasi fiskal, menciptakan ketidaksesuaian antara kebijakan dan kapasitas daerah, serta merusak tata kelola keuangan daerah secara mendasar.

Konkretnya, “ilusi dan anomali fiskal” bukan sekadar fenomena teknis, melainkan sinyal bahwa tata kelola pemerintahan sedang berada di jalur yang salah. Apabila Purwakarta ingin mandiri secara fiskal, maka integritas, transparansi, dan keberanian melakukan koreksi adalah syarat utama.

“Pembangunan tidak mungkin lahir dari angka-angka yang ilusif, tapi lahir dari kebijakan yang jujur, realistis, dan berbasis data. Purwakarta dengan jargon ‘Istimewa’, harus berani memilih: melanjutkan ilusi anggaran, atau memulai pembenahan fiskal yang sesungguhnya,” kata Kang Agus.

Sampai narasi diterbitkan awak media belum berhasil mengkonfirmasi Bapenda dan DPKAD.

Harga Ayam Melambung Tinggi Pelaku UMKM ‘Gigit Jari', Direktur CV Menong : Dimanakah Pemerintah? ​

Foto : Ilustrasi 

Purwakarta – Kenaikan harga daging ayam potong yang tidak terkendali dalam beberapa pekan terakhir telah mencapai titik krisis. Lonjakan harga ini memberikan pukulan telak bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang bergerak di sektor kuliner.

​Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional, harga daging ayam kini menyentuh angka Rp. 40.000 – 45.000] per kilogram, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Fik saran Rp38.000 - Rp40.000 per kg yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan ini dinilai tidak wajar dan sangat membebani struktur biaya operasional pedagang kecil.

​UMKM Terjepit di Tengah Dilema

​Para pedagang makanan olahan ayam, seperti penjual ayam geprek, pecel lele, warteg, hingga katering rumahan, kini berada dalam posisi terjepit. Mereka dihadapkan pada dua pilihan sulit: menaikkan harga jual dengan risiko ditinggalkan pelanggan yang daya belinya sedang lesu, atau mempertahankan harga dengan konsekuensi keuntungan tergerus habis, bahkan merugi.

Cecep Nursaepul Mukti Pemilik CV Menong Catering yang bergerak di bidang kuliner "Serbu" menyatakan keprihatinannya.

'Kami benar-benar gigit jari. Margin keuntungan kami sudah sangat tipis. Jika harga bahan baku utama naik hingga 20-30%, kami bekerja bakti, hanya capek saja tanpa hasil. Banyak teman-teman sesama pedagang kecil yang mulai berpikir untuk menutup usaha sementara karena tidak sanggup menutupi modal belanja." Ucapnya

​Absennya Peran Pemerintah Dipertanyakan

​Di tengah situasi yang mencekik ini, Mahesa Jenar sapaan akrab dari pemilik CV Menong ini mempertanyakan kehadiran dan keseriusan pemerintah dalam mengendalikan harga pangan.

​"Dimanakah Pemerintah saat rakyat kecil menjerit? Mengapa siklus kenaikan harga ini terus berulang tanpa ada solusi jangka panjang yang konkret? Operasi pasar yang sporadis terbukti tidak cukup efektif meredam gejolak harga di tingkat pengecer," tegas Mahesa

​Ketiadaan intervensi yang cepat dan tepat menimbulkan dugaan adanya masalah di rantai pasok atau distribusi yang tidak diawasi dengan ketat. Pembiaran terhadap kondisi ini sama saja dengan membiarkan sektor UMKM—yang digadang-gadang sebagai tulang punggung ekonomi nasional—mati perlahan.

​Tuntutan Kepada Pemerintah

​kami mendesak Pemerintah Pusat maupun Daerah, khususnya Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional, untuk segera mengambil langkah taktis:

1. ​Lakukan Intervensi Pasar Segera: Melakukan operasi pasar besar-besaran untuk menstabilkan harga ayam di level yang wajar bagi pedagang dan konsumen.

2. ​Investigasi Rantai Pasok: Mengusut tuntas dugaan permainan kartel atau penimbunan yang menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga di tengah pasokan yang seharusnya aman.

3. ​Subsidi Pakan Ternak: Mengatasi akar masalah di tingkat peternak (biaya pakan) agar harga di tingkat konsumen (hulu ke hilir) bisa terkendali.

4. ​Jaring Pengaman UMKM: Memberikan subsidi khusus atau akses bahan baku murah bagi UMKM kuliner terdaftar agar mereka tetap bisa berproduksi.

​UMKM tidak butuh wacana, UMKM butuh bukti nyata kehadiran negara untuk melindungi keberlangsungan usaha rakyat.

Sampai narasi diterbitkan awak media belum berhasil mengkonfirmasi dinas peternakan dan DKUPP kabupaten Purwakarta.