Dugaan Keluarga: Balita Mengalami Demam dan Pembengkakan Usai Imunisasi

BANDUNG, Jawa Barat — Seorang balita bernama RAJR, putra dari pasangan Regi Indra Tobi dan Devi Gustini, dilaporkan mengalami pembengkakan dan demam setelah menjalani imunisasi rutin di Puskesmas Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Menurut keterangan narasumber dari pihak keluarga, imunisasi tersebut dilakukan pada 4 Desember 2025. 

Namun, setelah penyuntikan, balita tersebut mengalami demam disertai bekas suntikan yang semakin membengkak, sehingga menimbulkan kekhawatiran orang tua.

Karena kondisi tersebut, kedua orang tua kembali mendatangi Puskesmas Cicalengka untuk meminta penanganan lanjutan. Pihak puskesmas kemudian memberikan surat rujukan ke RSUD untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pihak keluarga menduga pembengkakan tersebut disebabkan oleh jarum suntik atau adanya infeksi pascaimunisasi. 

Bahkan, berdasarkan keterangan keluarga, muncul dugaan bahwa tenaga yang melakukan penyuntikan bukan dokter atau bidan berkompeten, melainkan diduga seorang peserta magang di puskesmas. Dugaan ini masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait. 

Sebagai informasi, dalam sistem hukum di Indonesia, malpraktik medis tidak diatur dalam satu pasal khusus. 

Penanganannya merujuk pada beberapa ketentuan, antara lain Pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan luka atau kematian, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 308, yang mengatur perlunya rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi sebelum penerapan sanksi pidana. 

Selain itu, Undang-Undang Praktik Kedokteran Pasal 75–79 mengatur sanksi administratif dan disiplin, mulai dari peringatan, pelatihan ulang, hingga penonaktifan Surat Tanda Registrasi (STR), sesuai dengan Kode Etik Profesi.

Atas kejadian tersebut, pihak keluarga menyatakan akan menempuh upaya hukum guna meminta kejelasan dan pertanggungjawaban atas dugaan yang terjadi. 

Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait masih terus menelusuri dan mengklarifikasi fakta-fakta guna memastikan kebenaran informasi tersebut. (AC)

Orang Tua Murid Keluhkan Menu Makan Bergizi Gratis (MBG): "Jangan Main-Main dengan Nutrisi Anak Kami"

Foto : Menu MBG hasil karya SPPG Parcom Sindangkasih 

​Purwakarta – Seorang wali murid menyatakan kekecewaan mendalam terkait implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai jauh dari standar kelayakan. Menu yang disajikan dalam beberapa hari terakhir dianggap tidak memenuhi prinsip gizi seimbang dan terkesan dikelola secara asal-asalan.

​Berdasarkan temuan di lapangan, para orang tua menyoroti beberapa poin krusial yaitu terkait menu dinilai sangat minim dan tidak mencukupi kebutuhan energi harian anak usia sekolah, Menu yang disajikan cenderung monoton dan kurang menggugah selera, sehingga banyak makanan yang akhirnya terbuang (mubazir).

​"Kami sangat mendukung program ini secara konsep, namun realitanya di lapangan seperti main-main. Anak-anak membutuhkan nutrisi nyata untuk belajar, bukan sekadar 'yang penting ada nasi'. Jika kualitasnya seperti ini, kesehatan jangka panjang anak-anak yang dipertaruhkan," ujar Mahesa Jenar.

​Lanjut dikatakan, Para orang tua mendesak pihak penyelenggara dan vendor penyedia makanan untuk segera melakukan evaluasi total. Mereka menuntut adanya transparansi mengenai rincian anggaran per porsi serta keterlibatan ahli gizi dalam penyusunan menu harian.

​"Kami berharap pemerintah dan pihak sekolah tidak menutup mata. Program ini dibiayai oleh negara untuk mencetak generasi unggul, bukan sekadar formalitas seremonial," tambah Mahesa .

Selain itu Mahesa jugaa mempertanyakan pengawasan dari pemerintah yang terkesan membiarkan adanya pengelola SPPG yang diduga asal-asalan dalam menyajikan menu-menu untuk tingkatan kebutuhan gizi anak.

"Peran pengawasan yang tidak jelas dari pemerintah kabupaten Purwakarta dalam hal ini dinas kesehatan, terutama terkait ahli gizi, apakah mereka bersertifikasi atau hanya asal pilih demi melengkapi admistrasi pendirian SPPG," tuturnya

Mahesa meminta Presiden Prabowo mengevaluasi program MBG yang katanya untuk menunjang Indonesia emas di 2045

"Kalo seperti ini terus bukan menyongsong Indonesia emas tapi menyongsong anak anak kekurangan gizi karena gizinya diambil oleh penyedia SPPG MBG." Pungkasnya

(Red)

Banjir Rendam Subang, PKB Serahkan Bantuan di Pesantren Al Kalam

SUBANG - Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq, mengunjungi lokasi bencana banjir di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Kamis (29/1). Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan penanganan darurat berjalan dengan baik.

Dalam kunjungan tersebut, KH Maman Imanulhaq didampingi oleh Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat (DSDD) BNPB Agus Riyanto beserta jajaran, juga tim dari BPBD Kabupaten Subang.

Sebagai bentuk respon cepat, dilakukan penyerahan bantuan kemanusiaan berupa sembako, matras, dan selimut. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis di Pesantren Al Kalam Pamanukan yang diasuh oleh KH Ahmad Faqot, yang juga menjadi salah satu pusat penyaluran bantuan dan tempat pengungsian sementara warga terdampak.

Banjir yang melanda Desa Mulyasari telah menyebabkan aktivitas warga terganggu, sejumlah rumah terendam, serta memaksa sebagian warga mengungsi. Kiai Maman meninjau beberapa titik terdampak dan berdialog langsung dengan warga untuk mendengar keluhan serta kebutuhan mendesak di lapangan.

Dewan Syuro DPP PKB itu menyampaikan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam situasi bencana, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga pusat solidaritas sosial dan kemanusiaan. Menurutnya, kehadiran pesantren di tengah masyarakat menjadi penguat ketahanan sosial saat terjadi krisis.

“Negara harus hadir secara nyata saat rakyat tertimpa musibah. Bantuan ini mungkin tidak sepenuhnya menggantikan kerugian warga, tetapi ini adalah bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama,” ujar KH Maman di sela-sela kegiatan.

Direktur DSDD BNPB Agus Riyanto menegaskan bahwa BNPB akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi serta mendukung langkah-langkah pemulihan pascabencana. BNPB juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan.

“Kunjungan ini diharapkan dapat mempercepat penanganan bencana sekaligus menguatkan semangat gotong royong antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat,” kata Agus menambahkan. (*)

Bupati Ogah Temui Massa, Media Lokal Turun ke Jalan Protes “Amputasi” Anggaran di Purwakarta*

Foto: aksi moral sejumlah organisasi wartawan Purwakarta 

PURWAKARTA - Puluhan insan pers yang tergabung dalam Presidium Organisasi Media Kabupaten Purwakarta menggelar aksi unjuk rasa, Selasa (hari ini), dengan menyasar Kompleks Pemerintah Daerah, Kantor Diskominfo, dan DPRD Purwakarta. Aksi ini dipicu kebijakan pemangkasan drastis anggaran publikasi media yang dinilai sebagai bentuk amputasi terhadap media lokal dan ancaman serius bagi demokrasi daerah.

Namun di tengah aksi tersebut, Bupati Purwakarta tidak menemui massa. Sikap ini menuai kekecewaan para peserta aksi yang datang untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada kepala daerah.

Koordinator Presidium Organisasi Media Kabupaten Purwakarta, Lambert Lilipaly, menegaskan bahwa ketidakhadiran bupati mencerminkan rendahnya kemauan pemerintah daerah untuk berdialog secara terbuka dengan insan pers.

“Kami datang membawa aspirasi dan kegelisahan media lokal. Tapi faktanya, bupati memilih tidak menemui massa aksi. Ini bukan sekadar soal anggaran, ini soal sikap terhadap kebebasan pers dan hak publik atas informasi,” tegas Lambert.

Menurut Lambert, pemotongan anggaran publikasi media tidak bisa dipandang sebagai kebijakan teknis semata. Ia menyebut kebijakan tersebut berpotensi melemahkan daya hidup media lokal, mempersempit ruang kritik, dan secara sistematis menggerus fungsi kontrol sosial pers.

“Ketika anggaran media dipangkas secara ekstrem, yang dilemahkan bukan hanya perusahaan pers, tapi juga mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan,” ujarnya.

Dalam aksinya, massa juga menyoroti peran Diskominfo Purwakarta yang dinilai gagal menjelaskan dasar kebijakan penurunan anggaran serta mekanisme kerja sama media yang dinilai semakin tertutup dan tidak adil bagi media lokal.

Tak hanya itu, DPRD Purwakarta turut menjadi sasaran aksi. Massa mendesak lembaga legislatif agar tidak bersikap pasif dan sekadar mengesahkan kebijakan anggaran, melainkan menjalankan fungsi pengawasan secara substansial terhadap kebijakan eksekutif.

“Jika DPRD diam, maka publik berhak mempertanyakan keberpihakan wakil rakyat,” kata Lambert.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Purwakarta maupun Diskominfo terkait tuntutan massa, termasuk alasan ketidakhadiran bupati menemui aksi insan pers.

Klinik Pesantren Dinilai Mendesak, Kemenko PM Bikin FGD Undang DPR dan BPJS Kesehatan, dan IDI

JAKARTA - Upaya penguatan layanan kesehatan berbasis pesantren menjadi fokus utama dalam Focus Group Discussion (FGD) “Peran Klinik dalam Pesantren” yang digelar di Pullman Hotel Jakarta, Selasa (26/1).

Kegiatan ini dibuka oleh Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Firry Wahid, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong peran pesantren sebagai mitra strategis pelayanan kesehatan masyarakat.

FGD menghadirkan sejumlah narasumber kunci, yaitu perwakilan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Dr. Makky Zamzami, Deputi Direksi Wilayah V BPJS Kesehatan Arief Syaefudin, SKM., AAK., CGP., CHIA., serta Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Firry Wahid. Diskusi juga melibatkan unsur legislatif dan pimpinan pesantren sebagai penanggap utama.

Sebagai penanggap, hadir Anggota Komisi VIII DPR RI Dr. KH. Maman Imanulhaq, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., serta Ketua Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP), KH. Saifullah Mahsum.

Ketiganya menyoroti urgensi penguatan layanan kesehatan pesantren dari perspektif kebijakan, perlindungan santri, dan transformasi kelembagaan pesantren.

Dalam tanggapannya, Kiai Maman yang juga Pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi menegaskan pentingnya kehadiran klinik pesantren maupun dokter praktik tetap di dalam lingkungan pesantren.

Menurutnya, pesantren merupakan ruang hidup santri selama 24 jam, sehingga layanan kesehatan dasar tidak bisa diposisikan sebagai pelengkap, melainkan kebutuhan utama yang harus dijamin negara.

“Kehadiran klinik dan dokter praktik di pesantren harus dilihat sebagai terobosan pesantren dalam menjawab kebutuhan zaman. Pesantren tidak hanya mendidik ilmu agama, tetapi juga menghadirkan layanan kesehatan yang nyata bagi santri dan masyarakat sekitar,” kata Kiai Maman menambahkan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., menekankan bahwa penguatan klinik pesantren harus terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, termasuk skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Ia menilai pesantren memiliki potensi besar sebagai basis pelayanan promotif dan preventif kesehatan masyarakat.

Senada dengan itu, Ketua FPTP KH. Saifullah Mahsum menyampaikan bahwa transformasi pesantren tidak hanya menyentuh aspek pendidikan dan ekonomi, tetapi juga layanan kesehatan. 

Menurutnya, keberadaan klinik pesantren merupakan bagian dari ikhtiar membangun pesantren yang mandiri, berdaya, dan berkelanjutan.

“Klinik pesantren bukan sekadar fasilitas, tetapi simbol keseriusan pesantren bertransformasi menjadi lembaga yang mandiri dan berkelanjutan,” ujar Kiai Saifullah Mahsum.

FGD ini menghasilkan sejumlah catatan penting terkait perlunya sinergi lintas sektor, penguatan regulasi, serta dukungan pendampingan teknis agar Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan klinik pesantren dapat berfungsi secara profesional dan berkelanjutan. 

Melalui forum ini, melahirkan rekomendasi kebijakan konkret guna memperkuat posisi pesantren sebagai pilar layanan kesehatan umat dan mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (Vicky)