Kiai Maman Geram! Pesantren Tak Boleh Jadi Ruang Intimidasi Aparat

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB, Dr. KH. Maman Imanulhaq, meminta negara memberikan perlindungan maksimal kepada santri dan pesantren menyusul munculnya dugaan tindakan kekerasan dan intimidasi oleh oknum aparat di Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Pangandaran, Jawa Barat.

Menurut Kiai Maman, dua peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan institusi penegak hukum. Persoalan ini tidak cukup dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan individu, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi pola relasi antara aparat negara dengan lingkungan pendidikan pesantren.

"Pesantren adalah tempat anak-anak bangsa menuntut ilmu, membangun karakter, dan memperkuat akhlak. Santri datang untuk belajar, bukan untuk mengalami ketakutan, intimidasi, apalagi kekerasan. Negara wajib memastikan pesantren menjadi ruang pendidikan yang aman dan bermartabat," tegas Kiai Maman.

Ia menyoroti peristiwa di Sukoharjo yang melibatkan dugaan tindakan aparat kepolisian di lingkungan pesantren putri serta peristiwa di Pangandaran yang melibatkan dugaan kekerasan oleh oknum anggota TNI terhadap sejumlah santri dan santriwati.

Kiai Maman menegaskan bahwa kewenangan aparat dalam menjalankan tugas penegakan hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur dan hak-hak masyarakat, terlebih ketika berhadapan dengan anak-anak dan perempuan.

"Seragam dan kewenangan negara melekat pada tanggung jawab untuk melindungi rakyat. Aparat adalah pelindung masyarakat, bukan sumber ketakutan. Tidak boleh ada arogansi dan penyalahgunaan kekuasaan atas nama penegakan hukum," ujarnya.

Kiai Maman meminta institusi Polri dan TNI melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan profesional terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

Menurutnya, setiap tindakan yang terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Permintaan maaf dari institusi tidak boleh menjadi akhir penyelesaian tanpa pertanggungjawaban dan pemulihan terhadap korban.

"Jangan sampai permintaan maaf hanya menjadi cara meredam persoalan. Jika terbukti terjadi kekerasan atau penyalahgunaan kewenangan, harus ada sanksi tegas. Korban juga harus mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan yang memadai," katanya.

Ia juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi sentimen permusuhan antara komunitas pesantren dengan institusi TNI dan Polri.

"Kita menghormati TNI dan Polri sebagai institusi negara. Mayoritas aparat tentu menjalankan tugas dengan penuh pengabdian. Namun, kesalahan oknum tidak boleh dibiarkan merusak kepercayaan masyarakat. Justru penindakan yang tegas akan memperkuat kehormatan institusi," tambahnya.

Sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI, Kiai Maman mendorong Kementerian Agama memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta lembaga terkait untuk membangun sistem perlindungan santri dan pesantren.

Ia mengusulkan sejumlah langkah, mulai dari penyusunan protokol tindakan aparat di lingkungan pesantren, penguatan mekanisme pengaduan, pendampingan hukum, hingga pemulihan psikologis bagi santri yang menjadi korban kekerasan.

Menurutnya, pengakuan negara terhadap pesantren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren harus diwujudkan melalui kebijakan yang menjamin keamanan dan keberlangsungan pendidikan pesantren.

"Negara tidak boleh hanya hadir ketika membutuhkan kontribusi pesantren dalam pembangunan moral dan kebangsaan. Negara juga harus hadir ketika santri dan pesantren membutuhkan perlindungan," tegasnya.

Sebagai Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB, Kiai Maman menilai pesantren memiliki kontribusi historis dan strategis dalam perjalanan bangsa. Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan, melainkan juga kekuatan sosial dan kebudayaan yang ikut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ia menegaskan, perlindungan terhadap santri harus menjadi komitmen bersama, bukan sekadar respons sesaat ketika muncul kasus yang menjadi perhatian publik.

"Santri bukan warga negara kelas dua. Pesantren bukan wilayah tanpa perlindungan hukum. Dan seragam aparat bukan lisensi untuk bertindak sewenang-wenang. Negara harus hadir, hukum harus tegak, dan santri harus terlindungi. Melindungi santri berarti menjaga masa depan Indonesia," pungkas Kiai Maman.

Dukung Gerakan Nasional Merawat Bumi Pertiwi,H Entis Sutisna Bagikan Pupuk Orgcnik

Foto: Gerakan Merawat Bumi 

PURWAKARTA – H. Entis Sutisna, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purwakarta, turut melaksanakan program nasional PDI Perjuangan bertajuk Merawat Bumi Pertiwi bersama masyarakat dan lingkungan setempat.

Program ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus upaya memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif menjaga kebersihan lingkungan melalui gerakan gotong royong serta pengolahan sampah organik menjadi pupuk yang bermanfaat.

Menariknya, sampah organik yang dikumpulkan tidak sekadar dibuang, tetapi diolah menjadi pupuk organik. Hasil pengolahan tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman dan mendukung kegiatan penghijauan di lingkungan masing-masing.

H. Entis Sutisna menilai program ini memiliki nilai manfaat yang besar karena menggabungkan kepedulian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan semangat kebersamaan.

Kegiatan ini juga direncanakan berlangsung secara rutin sehingga tidak hanya menjadi gerakan sesaat, tetapi mampu membangun kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga kelestarian alam.

Melalui program Merawat Bumi Pertiwi, PDI Perjuangan ingin terus menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.

Selain menghasilkan manfaat nyata berupa pupuk organik, kegiatan ini diharapkan semakin membangkitkan budaya gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.

H. Entis Sutisna berharap masyarakat semakin sadar bahwa sampah bukan semata-mata persoalan lingkungan, melainkan juga memiliki potensi untuk diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Merawat Bumi Pertiwi bukan sekadar slogan, tetapi gerakan nyata untuk menjaga alam, mengurangi sampah, dan memperkuat gotong royong demi masa depan generasi mendatang. (***)

Diskominfo Terancam Dilaporkan ke Ombudsman Jika Memaksakan Verifikasi Dewan Pers Jadi Syarat Mutlak Kerja Sama Publikasi

Foto: Koordinator Persatuan Jurnalis Indonesia Kabupaten Purwakarta Mahesa Jenar

​Purwakarta – Sejumlah pelaku industri pers dan organisasi media di daerah mengingatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat agar tidak menjadikan status verifikasi Dewan Pers sebagai syarat mutlak dalam menjalin kerja sama publikasi media massa. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku dan membuka peluang bagi Diskominfo untuk dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan maladministrasi.

​Perwakilan organisasi pers menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, syarat utama sebuah perusahaan pers adalah berbadan hukum Indonesia (seperti PT, Yayasan, atau Koperasi) dan menjalankan fungsi jurnalistik secara berkelanjutan. Sementara itu, proses pendataan atau verifikasi oleh Dewan Pers sejatinya bersifat administratif untuk pemetaan ekosistem pers nasional, bukan sebagai instrumen perizinan atau pembatasan hak berusaha bagi perusahaan media.

​"Jika Diskominfo tetap memaksakan syarat terverifikasi Dewan Pers sebagai harga mati untuk kerja sama publikasi yang menggunakan anggaran negara (APBD), hal itu sama saja dengan menghambat hak konstitusional dan mematikan keberlangsungan media-media lokal yang sudah berbadan hukum sah," ujar Mahesa Jenar Koordinator Persatuan Jurnalis Indonesia kabupaten Purwakarta

Seperti diketahu, Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Pers, syarat utama bagi sebuah perusahaan pers untuk melakukan kegiatan jurnalistik adalah cukup berbadan hukum Indonesia (seperti bentuk PT), bukan wajib terverifikasi oleh Dewan Pers.

" Dalam pasal 15 ayat (2) huruf g UU Pers menyatakan bahwa tugas Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers (pendataan/registrasi), bukan memberikan pengesahan atau legalitas usaha," ucapnya

 Mahesa menambahkan, memang kami sering dengan Sejumlah Diskominfo di berbagai daerah kerap menjadikan verifikasi Dewan Pers (administrasi maupun faktual) sebagai syarat internal dalam pengadaan atau kontrak kerja sama media demi kepatuhan pengelolaan anggaran dan menghindari media yang tidak jelas (bodong). 

"Namu jika tetep di paksakan verifikasi dewan pers sebagai syarat mutlak kami menilai bahwa menjadikan verifikasi Dewan Pers sebagai syarat absolut oleh Diskominfo berpotensi melanggar hukum, mencederai kemerdekaan pers, serta bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik dan UU," ungkapnya

Pers menegaskan bahwa pembatasan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun aturan pengelolaan belanja publikasi daerah. Apabila kebijakan diskriminatif ini tetap diberlakukan tanpa revisi, pihaknya siap membawa persoalan ini ke Ombudsman RI perwakilan setempat untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme pengawasan pelayanan publik.

​Kami selaku insan pers daerah berharap Pemerintah Daerah melalui Diskominfo dapat mengevaluasi kembali persyaratan kerja sama media agar lebih inklusif, adil, dan berpedoman penuh pada regulasi yang berlaku, demi menjaga iklim kemerdekaan pers dan keberlangsungan informasi publik di daerah. (***)

Perkuat Sinergitas, Kesbangpol, KPU, dan Bawaslu Gelar Rapat Koordinasi Bersama

Foto: Rapat koordinasi KPU,Bawaslu dan Kesbangpol di aula Kesbangpol Purwakarta 

​Purwakarta – Dalam rangka mengoptimalkan kerja sama dan menyamakan langkah dalam mengawal proses demokrasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Rapat Koordinasi Sinergitas.

​Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat kantor setempat ini dihadiri oleh pimpinan serta jajaran dari ketiga lembaga terkait. Pertemuan ini berfokus pada penguatan koordinasi lintas instansi guna memastikan setiap tahapan kegiatan kepemiluan maupun agenda demokrasi daerah dapat berjalan dengan lancar, transparan, serta berintegritas.

​Dalam arahannya, perwakilan Kesbangpol menekankan pentingnya komunikasi yang solid antara unsur pemerintah daerah melalui Kesbangpol, penyelenggara pemilu (KPU), dan pengawas pemilu (Bawaslu). Sinergi yang terbangun secara aktif diyakini mampu mengantisipasi potensi kendala di lapangan serta mewujudkan situasi yang kondusif di tengah masyarakat.

​Melalui pertemuan ini, diharapkan koordinasi yang terjalin semakin erat, sehingga komitmen bersama dalam menyukseskan agenda demokrasi yang jujur, adil, dan demokratis dapat tercapai secara optimal. (***)

Pertahankan Kemajuan Desa, Calon Petahana Kades Kalihurip Jajang Herman Sapa Warga Lewat Dialog Kreatif

Foto: dok/Net

​KALIHURIP — Dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan serta mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat, Calon Kepala Desa (Kades) Kalihurip petahana, Jajang Herman, kembali turun langsung menyapa warganya. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Dialog Kreatif ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat Desa Kalihurip.

​Acara tersebut menjadi wadah interaktif bagi warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi, masukan, serta berdiskusi langsung mengenai langkah-langkah strategis dalam mempertahankan dan meningkatkan kemajuan desa ke depan.

​Melalui dialog ini, Jajang Herman menegaskan komitmennya untuk terus mendengar kebutuhan masyarakat secara dekat. Kehadiran dan antusiasme warga yang memadati lokasi acara menunjukkan tingginya dukungan serta kebersamaan dalam membangun Desa Kalihurip agar semakin maju, sejahtera, dan berkembang.

​Kegiatan ditutup dengan sesi ramah tamah serta foto bersama warga yang menunjukkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang erat di antara warga Desa Kalihurip.(***)