Selama tahunan tak tersentuh, jalan Cimuntuk- Malangnengah akhirnya diperbaiki, Astri : Terimakasih Pak Saan Mustofa

Foto: Jalan Cimuntuk sukatani - Malangnengah

PURWAKARTA – Penantian panjang warga Kecamatan Sukatani akhirnya terwujud. Ruas jalan yang menghubungkan pertigaan Cimuntuk, Desa Sukatani hingga Kampung Kebon Kalapa, Desa Malangnengah, kini telah mulus setelah diperbaiki pemerintah melalui anggaran APBN.

Jalan sepanjang 2,1 kilometer itu sebelumnya mengalami kerusakan berat karena sudah lama tidak tersentuh perbaikan. Padatnya arus kendaraan, termasuk kendaraan bertonase besar, turut memperparah kondisi jalan hingga mengganggu aktivitas masyarakat.

Perbaikan jalan dengan nilai anggaran sebesar Rp8,2 miliar tersebut merupakan hasil usulan politisi Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustofa. Kini, masyarakat dapat menikmati akses jalan yang lebih aman, nyaman, dan lancar.

Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Fraksi NasDem, Astri Novita Sari, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas terealisasinya aspirasi warga yang selama ini menginginkan perbaikan jalan tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saan Mustofa yang telah memperjuangkan dan merealisasikan aspirasi masyarakat. Jalan ini sudah lama menjadi harapan warga, dan kini manfaatnya benar-benar dirasakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari," ujar Astri.

Apresiasi juga datang dari Deni (54), warga setempat. Menurutnya, kondisi jalan yang kini mulus membawa perubahan besar bagi masyarakat.

"Dulu jalan ini rusak parah dan sangat mengganggu. Sekarang sudah bagus, perjalanan jadi lebih nyaman dan lancar. Kami berterima kasih kepada Ibu Astri Novita Sari yang terus mendorong perbaikan jalan ini hingga akhirnya terealisasi, juga kepada Bapak Saan Mustofa yang telah membantu memperjuangkannya," katanya.

Dengan rampungnya proyek tersebut, warga berharap kondisi jalan dapat terus dipelihara sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang dan semakin mendukung pertumbuhan ekonomi serta mobilitas masyarakat di Kecamatan Sukatani. (***)

Kasus Kematian Almarhum Yogi saleh masih misteri, Ketua LBH Mandalika Minta Gubernur Turun tangan

Foto : Ketua Labah Arya Mandalika (baju merah)

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Arya Mandalika, Hendra Supriatna, SH., MH., menyampaikan harapan agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga memberikan perhatian serius terhadap peristiwa yang merenggut nyawa salah seorang pegawai Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Pasalnya, hingga kini, latar belakang maupun motif kejadian tersebut belum terungkap sepenuhnya menjadi terang benderang di mata publik.

Menurut penjelasan Hendra saat berbicara kepada awak media pada Jumat (26/6/2026), perhatian khusus yang ditunjukkan terhadap kasus lain seharusnya juga diterapkan di sini demi menjaga keadilan yang setara bagi seluruh warga Jawa Barat.

“Seharusnya, tidak hanya ada perhatian dan sayembara khusus untuk kasus penyekapan yang terjadi di wilayah Bandung. Demi tegaknya keadilan yang sesungguhnya, Bapak Gubernur juga harus menaruh perhatian mendalam terhadap peristiwa berdarah yang merenggut nyawa pegawai Pemkab Purwakarta ini. Apalagi perlu diingat, beliau pun pernah menjabat sebagai Bupati di daerah ini, sehingga tentu memiliki kedekatan dan kepedulian tersendiri terhadap lingkungan birokrasi serta masyarakat Purwakarta,” ujarnya.

Kasus yang dimaksud menyangkut meninggalnya Yogi Saleh, yang menjabat sebagai Kepala Bidang di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Purwakarta. Hingga saat ini, kejelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi masih menjadi tanda tanya besar.

“Apabila kita meninjau kembali kondisi dan gambaran yang ditemukan di lokasi kejadian, masih banyak hal yang belum terjawab dengan pasti. Apakah ini benar‑benar merupakan tindakan yang dilakukan atas kemauan sendiri semata, atau justru tersembunyi latar belakang maupun motif lain yang belum terungkap sepenuhnya?” papar Hendra, menggarisbawahi masih samarnya fakta di balik peristiwa tersebut.

Ia juga turut menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan belasungkawa yang tulus bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Yogi Saleh.

Hal ini disampaikan tak lama setelah perhatian publik tertuju pada langkah tegas yang diambil oleh Gubernur Dedi Mulyadi terkait kasus penganiayaan yang menimpa YTR (29). Sebelumnya, Gubernur telah menetapkan sayembara berupa hadiah sebesar Rp250 juta bagi siapa saja yang berhasil memberikan informasi hingga pelaku utama, yaitu Taufik Hidayat (30), dapat ditemukan dan ditangkap.

Dalam keterangannya yang disampaikan pada Kamis (25/6/2026), Dedi Mulyadi menegaskan bahwa masa penawaran sayembara tersebut telah berakhir setelah pelaku berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat.

“Kami sampaikan dengan tegas bahwa janji sayembara bagi siapa pun yang dapat menemukan pelaku kebiadaban terhadap korban telah kami tetapkan sebesar Rp250 juta. Kini proses itu telah selesai karena pelaku kejahatan tersebut sudah berhasil ditangkap oleh Polda Jabar,” jelas Dedi sebagaimana dikutip dari sejumlah media daring.

Terkait penyaluran hadiah tersebut, Gubernur memastikan bahwa dana sebesar Rp250 juta itu nantinya akan diserahkan kepada pihak korban dalam bentuk tabungan deposito. Keputusan ini diambil setelah dilakukan pembahasan dan kesepakatan bersama Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, guna menjamin penggunaan dana yang lebih terarah dan bermanfaat bagi masa depan korban.

Menyikapi perbedaan penanganan yang terlihat, Hendra berharap agar prinsip keadilan dan kepedulian yang sama juga segera diterapkan dalam penelusuran kasus yang menimpa aparatur sipil negara di Purwakarta ini, sehingga kebenaran dapat terungkap sepenuhnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. (***)

Di nilai beri jawaban samar saat audiensi dengan MIO INDONESIA terkait makin habis nya lahan sawah produktif akibat alih fungsi lahan di kab Sukabumi

INFONAS| SUKABUMI 

Citra pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali tercoreng. Kali ini, sorotan tajam mengarah pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi atas sikap arogan dan tidak profesional yang ditunjukkan oleh jajarannya saat menerima audiensi dari Media Independen Online (MIO) Indonesia DPD Sukabumi Raya, Rabu (24/6/2026).

Audiensi yang seharusnya menjadi momen sinergitas antara media dan pemerintah dalam menyuarakan aspirasi masyarakat pertanian, justru berubah menjadi ajang pertunjukan ketidaksopanan birokrasi. Dalam pertemuan di ruang rapat Dinas Pertanian tersebut, Sekretaris Dinas (Sekdis) Pertanian dan Kepala Bidang (Kabid) Sarana Prasarana (Sarpras) dinilai abai terhadap substansi diskusi.

Fakta mencengangkan terungkap ketika jajaran pengurus MIO Indonesia sedang menyampaikan berbagai masukan kritis dan pandangan konstruktif terkait dinamika pertanian di Sukabumi. Alih-alih menyimak dengan seksama, Sekdis Pertanian justru terlihat asyik memainkan ponsel pribadinya, bahkan tak segan menerima panggilan telepon di tengah forum resmi. Sikap ini jelas menunjukkan ketidakpedulian total terhadap tamu yang hadir.

Parahnya, sikap merendahkan juga diperlihatkan oleh Kabid Sarpras. Saat para pengurus MIO mengajukan pertanyaan-pertanyaan substantif, pejabat tersebut justru merespons dengan cengesan dan tertawa-tiwi (ketawa ketiwi). Tindakan ini dinilai sangat tidak etis dan melecehkan peran pers sebagai mitra kontrol sosial pembangunan.

"Kami datang dengan niat baik untuk bersinergi, namun yang kami dapatkan adalah pengabaian dan ejekan terselubung. Ini bukan cara seorang pejabat melayani rakyat atau menghormati rekan media," ujar salah satu perwakilan MIO Indonesia dengan nada kecewa.

Puncak kekecewaan terjadi di akhir sesi audiensi. Ketika perwakilan MIO meminta kontak pribadi Sekdis Pertanian untuk memudahkan koordinasi lanjutan, penyampaian keluhan masyarakat, serta berbagi informasi strategis, pejabat tersebut justru mengelak. Ia melempar tanggung jawab kepada pihak lain dan secara tegas menolak memberikan nomor kontaknya.

Sikap "tutup buku" ini sangat bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik dan prinsip pelayanan prima. Tindakan ini diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 15 yang mewajibkan pelaksana pelayanan untuk berperilaku ramah, sabar, dan sopan.

Selain itu, sikap arogan tersebut juga berpotensi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Kode Etik dan Perilaku ASN yang menuntut integritas, akuntabilitas, dan kompetensi dalam menjalankan tugas. Seorang ASN dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil, atau melakukan perbuatan yang merendahkan martabat jabatan.

MIO Indonesia DPD Sukabumi Raya mengecam keras sikap tidak profesional jajaran Dinas Pertanian Sukabumi. Organisasi media ini mendesak Kepala Dinas Pertanian untuk segera melakukan evaluasi internal terhadap bawahannya, serta meminta permintaan maaf resmi atas perilaku yang telah mencederai rasa hormat terhadap institusi media.

"Masyarakat butuh pemimpin yang mendengar, bukan yang sibuk dengan gadgetnya sendiri sambil meremehkan suara rakyat yang disampaikan melalui media," tegas pengurus MIO.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi terkait insiden memalukan tersebut.

(Yp)

Dihadang di Gerbang PT Manito World, Buruh Perempuan Syok Diintervensi 4 Perwakilan Manajemen di Ruang HRD

Infonas| Sukabumi

Upaya penyelesaian sengketa hubungan industrial antara pekerja atas nama Gita Susilawati dengan manajemen PT Manito World di Cicurug, Kabupaten Sukabumi, berjalan tegang. Pihak manajemen perusahaan manufaktur mainan tersebut diduga kuat sengaja melakukan tekanan psikologis dan menggagalkan proses musyawarah Bipartit yang sehat, Selasa (23/06/2026).

Pantauan di lapangan oleh Wartawan Investigasi Sinergi Publik, Jono Saparudin, tim kuasa pendamping resmi pekerja sempat dilarang masuk dan dihadang oleh petugas keamanan (Satpam) bernama Ade di gerbang utama pabrik. Satpam Ade menyatakan bahwa dirinya menjalankan perintah langsung dari pimpinan untuk melarang pihak pendamping masuk mendampingi pekerja.

Akibat penolakan sepihak tersebut, pekerja Gita Susilawati terpaksa memasuki ruangan HRD seorang diri untuk memenuhi Surat Panggilan I. Namun di dalam ruangan, buruh perempuan tersebut justru dikepung dan diintervensi secara agresif oleh 4 orang perwakilan manajemen sekaligus yang hadir dan ikut mencecar pekerja, termasuk Kepala Satpam, pihak HRD, dan Manajer Personalia, Pak Kurnia.

Dalam situasi tersebut, suasana berjalan sangat intimidatif akibat luapan emosi dari Manajer Personalia, Pak Kurnia, yang bertindak paling ngotot. Pihak HRD dinilai mencoba memutarbalikkan fakta dengan dalih ingin membereskan permasalahan saat itu juga karena pimpinan perusahaan/owner diklaim belum mengetahui kejadian ini.

Tak hanya itu, Pak Kurnia dengan nada emosi menantang pekerja dengan mempertanyakan bukti fisik pemecatan:"Ada tidak bukti surat pemecatan secara sepihak?"

Pertanyaan reaktif ini dinilai sebagai taktik manajemen untuk memanfaatkan fakta bahwa pengusiran waktu lalu murni dilakukan secara lisan oleh Owner di lantai produksi, yang kemudian diperkuat dengan adanya paksaan penandatanganan Surat Pengunduran Diri (SPD) namun ditolak keras oleh Gita Susilawati.

Melihat pekerja tetap teguh pada prinsipnya dan menolak berunding di bawah tekanan lisan, Pak Kurnia bahkan melontarkan gertakan hukum dengan menyatakan bahwa pihak perusahaan siap jika kasus ini dibawa ke jalur mana saja, termasuk pengadilan. Karena merasa terancam secara psikis akibat dikepung sepihak oleh 4 orang yang emosional, Gita Susilawati akhirnya mendesak keluar ruangan untuk menyelamatkan diri bersama pendampingnya.

Serikat Pekerja Turun Tangan, Kuasa Pendamping Ajukan 5 Poin Syarat Damai ResmiPasca-insiden

 ketegangan tersebut, Ketua Serikat Pekerja PT Manito World, Pak Hadi, langsung turun tangan mencoba menjembatani situasi dan meminta agar persoalan ini diselesaikan secara damai (Bipartit).

Merespons ajakan damai tersebut, Tim Kuasa Pendamping Pekerja dari Sinergi Publik menegaskan bahwa pihaknya selalu terbuka pada jalur kekeluargaan, asalkan perusahaan berkomitmen penuh memenuhi hak normatif pekerja. Pihak pendamping pun telah melayangkan 5 Poin Syarat Perdamaian Resmi secara tertulis kepada manajemen:

1. Pembayaran Kompensasi Resmi: Perusahaan wajib membayar uang kompensasi/pesangon PKWTT bagi Gita Susilawati secara resmi melalui jalur kelembagaan (merespons penawaran informal senilai 3 bulan gaji).

2. Pencairan Uang Gantungan (Sisa Gaji): Mengeluarkan dan membayar penuh sisa gaji selama 2 minggu kerja milik pekerja yang hingga saat ini masih ditahan sepihak oleh perusahaan.

3. Pengembalian Jamsostek: Menyerahkan kembali Kartu Asli Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan milik pekerja yang selama ini ditahan oleh pihak perusahaan.

4. Pemulihan Nama Baik: Mengeluarkan Surat Pengalaman Kerja (Paklaring) resmi dan membersihkan nama baik Gita Susilawati dari segala tuduhan sepihak mengenai "mangkir kerja".

5. Uang Apresiasi Perintis: Perusahaan wajib memberikan uang apresiasi/penghargaan khusus di luar pesangon, mengingat dedikasi Gita Susilawati yang merupakan salah satu pekerja perintis di perusahaan tersebut.

"Kami hargai langkah Pak Hadi dari Serikat Pekerja yang meminta penyelesaian damai. Namun jika 5 poin normatif—termasuk sisa gaji 2 minggu yang ditahan—diabaikan oleh Pak Kurnia dan jajaran manajemen, maka kami pastikan kasus pengusiran, penahanan kontrak, hingga intervensi massal hari ini akan kami buka secara transparan dalam agenda mediasi resmi (Tripartit) di Disnakertrans Kabupaten Sukabumi," tegas perwakilan Kuasa Pendamping. 

(Jl)

Relawan Gemuk vs Relawan Kurus: Potret Politik Pasca Pilkada

Foto: Ilustrasi 

OPINI - Setiap Pilkada selalu meninggalkan dua hal: pemenang dan cerita di balik kemenangan. Di permukaan yang terlihat adalah euforia, pidato kemenangan, dan klaim kerja keras bersama. Namun di lapisan yang lebih dalam, ada dinamika yang sering tidak dibicarakan secara terbuka, yaitu nasib para relawan setelah pesta politik selesai.

Relawan adalah bagian penting dalam setiap kontestasi politik. Mereka hadir tanpa status formal, tanpa jaminan posisi, dan tanpa kepastian imbalan. Mereka bekerja menggerakkan dukungan, mendatangi warga, menyebarkan informasi, hingga memastikan mesin politik berjalan di lapangan. Dalam banyak kasus, mereka menjadi tulang punggung yang tidak terlihat.

Namun setelah kemenangan diraih, situasinya sering berubah.

Sebagian relawan mulai berada lebih dekat dengan lingkaran kekuasaan. Mereka memiliki akses, dikenal dalam ruang pengambilan keputusan, bahkan dalam beberapa kasus ikut terlibat dalam aktivitas yang beririsan dengan kebijakan atau proyek pemerintah. Di sisi lain, sebagian relawan lainnya kembali ke posisi semula: sebagai pendukung yang tidak lagi memiliki pengaruh apa pun.

Dari sinilah muncul istilah yang kini sering terdengar di percakapan publik: relawan gemuk dan relawan kurus.

Relawan gemuk merujuk pada mereka yang mendapatkan akses lebih besar setelah kemenangan politik. Sementara relawan kurus adalah mereka yang tetap berada di luar lingkaran kekuasaan, meskipun sama-sama pernah berjuang di masa kampanye.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan sederhana di tengah masyarakat: apakah kemenangan politik benar-benar milik semua yang terlibat, atau hanya milik sebagian kecil yang paling dekat dengan pusat kekuasaan?

Dalam logika ideal demokrasi, relawan seharusnya menjadi bagian dari partisipasi warga yang sehat. Mereka hadir karena kesadaran politik, bukan karena janji balasan. Namun dalam praktiknya, batas antara partisipasi dan kepentingan sering kali menjadi kabur. Politik tidak hanya soal ide dan dukungan, tetapi juga tentang akses dan distribusi pengaruh setelah kekuasaan terbentuk.

Di titik ini, muncul ketegangan yang tidak selalu terlihat secara terbuka. Ketika ruang kekuasaan terbatas, sementara pihak yang merasa berjasa cukup banyak, maka tidak semua orang bisa masuk ke dalam lingkaran yang sama. Seleksi terjadi, baik secara formal maupun informal.

Akibatnya, muncul persepsi ketimpangan di antara sesama relawan. Mereka yang tidak mendapatkan akses mulai mempertanyakan makna perjuangan yang telah dilakukan. Sementara mereka yang berada lebih dekat dengan kekuasaan sering kali dianggap sebagai kelompok yang “lebih beruntung” dalam membaca situasi politik.

Namun persoalan ini tidak sesederhana soal keberuntungan atau kedekatan personal. Ia berkaitan dengan cara kerja sistem politik yang belum sepenuhnya mampu memisahkan antara dukungan politik dan tata kelola pemerintahan.

Ketika batas itu kabur, ruang publik menjadi rentan terhadap kesan adanya pengaruh informal dalam pengambilan keputusan. Masyarakat tidak lagi hanya melihat lembaga resmi sebagai pusat kebijakan, tetapi juga jaringan di sekitar kekuasaan yang tidak selalu terlihat secara transparan.

Di sinilah pentingnya menjaga prinsip dasar pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Relawan boleh ada sebagai bagian dari dinamika politik, tetapi keputusan publik tetap harus berada dalam kerangka institusi, bukan kedekatan.

Jika setelah pilkada yang menguat hanya lingkaran di sekitar kekuasaan, sementara persoalan rakyat tetap tidak tersentuh, maka demokrasi kehilangan makna paling dasarnya. 

Faktanya isu tentang relawan yang mengatur proyek ini terjadi ketika isu BPJS Kesehatan warga yang menjadi tanggungan Pemda tak terbayar, bahkan kabarnya nunggak puluhan miliar.

Bisa kita bayangkan disatu sisi ada kelompok yang bagi-bagi kue kekuasaan, disisi lain ada masyarakat yang jaminan kesehatan nya berpotensi hilang karena akan dihapus.

Dan diantara masyarakat itu, ada relawan kurus yang jangankan akses kekuasaan, hidup mereka saja terkatung-katung diantara kebijakan pemerintah yang semula mereka dukung.

*Mahesa Jenar*

_Penulis adalah aktivis pada Barisan Rakyat Indonesia._