MAJALENGKA – Pembangunan jembatan penghubung Desa Leuweunggede dan Desa Waringin, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menjadi sorotan. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki nilai kontrak mencapai Rp7.352.119.890 atau sekitar Rp7,35 miliar.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan paket Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten dengan nama kegiatan Pembangunan Jembatan Leuweunggede. Pelaksana pekerjaan tercantum atas nama CV AMRU yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 25, RT 01/RW 06, Kelurahan Kuningan, Kabupaten Kuningan.
Dalam papan proyek juga tercantum waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender, terhitung sejak 15 Juli 2026 hingga 12 Desember 2026.
Pembangunan jembatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Namun, pelaksanaan proyek bernilai miliaran rupiah itu mulai menuai sorotan. Sejumlah hal terkait pengawasan, kehadiran penanggung jawab lapangan, hingga pelaksanaan pekerjaan menjadi perhatian.
Saat awak media melakukan penelusuran langsung ke lokasi pada 10 November 2026, pelaksana proyek disebut tidak berada di tempat.
Salah seorang pekerja yang ditemui di lokasi mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa penanggung jawab maupun pemilik perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut.
"Pelaksana jarang ke sini, Pak. Apalagi bosnya, saya kurang tahu yang mana. Katanya bosnya orang Kuningan. Saya di sini hanya pekerja dan menjalankan instruksi. Untuk lebih jelasnya, coba temui pelaksana," ungkap pekerja tersebut.
Selain persoalan pengawasan, muncul pula informasi yang perlu diklarifikasi mengenai dugaan keterlibatan pihak lokal dalam pelaksanaan pekerjaan, sementara perusahaan penyedia tercatat berasal dari Kabupaten Kuningan.
Bahkan, beredar dugaan bahwa perusahaan tersebut hanya meminjamkan bendera kepada pihak lain untuk mengerjakan proyek. Namun, informasi tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Hingga berita ini disusun, pihak CV AMRU maupun pelaksana proyek belum berhasil dimintai keterangan mengenai berbagai sorotan tersebut, termasuk mekanisme pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan di lapangan.
Sementara itu, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Majalengka saat dimintai keterangan menyampaikan akan memanggil pihak kontraktor untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan proyek tersebut.
"Nanti saya panggil pemborongnya. Sebelumnya juga sudah saya instruksikan agar pekerjaan dilaksanakan semaksimal mungkin," ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya belum melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pengusaha atau kontraktor pelaksana terkait perkembangan pekerjaan di lapangan.
"Sementara saya hanya bisa memberikan keterangan itu, Kang, karena saya belum ngobrol lagi dengan pihak pengusaha. Targetnya bulan Desember harus sudah selesai," tambahnya.
Dengan nilai kontrak mencapai Rp7,35 miliar yang bersumber dari APBD, proyek ini diharapkan mendapat pengawasan secara optimal, baik dari dinas terkait maupun pihak pengawas teknis.
Publik pun menantikan transparansi dan kualitas hasil pembangunan tersebut. Jangan sampai proyek infrastruktur yang menggunakan uang rakyat justru menyisakan persoalan dalam pelaksanaan maupun kualitas pekerjaan.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan informasi lapangan, keterangan narasumber, dan papan informasi proyek. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada CV AMRU, pelaksana pekerjaan, serta Dinas PUTR Kabupaten Majalengka guna memperoleh informasi yang berimbang. (Boyzan)




FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram