-->

NASIONAL


PENDIDIKAN

Jumat, 20 November 2026

Di Balik Gemerlap Bintang Lima: Menguji Taji Akreditasi Paripurna KARS dalam Kasus Penahanan Jenazah di RS Siloam


​Purwakarta — Di lobi utama berbagai jaringan rumah sakit swasta papan atas, sertifikat Akreditasi Paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) kerap dipajang dengan penuh kebanggaan. Predikat bintang lima tersebut merupakan pengakuan tertinggi di Indonesia yang menandakan bahwa sebuah fasilitas kesehatan telah memenuhi standar mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara menyeluruh.

​Namun, mencuatnya kasus penahanan jenazah pasien meninggal dunia di jaringan Rumah Sakit Siloam kembali membuka kotak pandora mengenai jurang pemisah antara kepatuhan administratif di atas kertas dengan realitas kemanusiaan di lapangan. Tragedi ini memantik pertanyaan mendasar: sejauh mana standar akreditasi tertinggi mampu melindungi hak paling dasar pasien ketika berhadapan dengan tembok administrasi dan kalkulasi bisnis rumah sakit?

​Paradoks Standar Hak Pasien dan Keluarga (HPK)

​Dalam instrumen penilaian KARS, bab mengenai Hak Pasien dan Keluarga (HPK) bukan sekadar pelengkap, melainkan salah satu pilar utama penentu kelulusan. Standar ini mewajibkan rumah sakit untuk menghormati nilai-nilai pribadi, martabat manusia, memberikan informasi biaya secara transparan sejak awal perawatan, serta memastikan perlakuan yang bermartabat bagi pasien hingga akhir hayatnya.

​Secara etika kedokteran maupun hukum positif di Indonesia, tubuh manusia yang telah wafat tidak dapat dijadikan objek jaminan utang-piutang (gadai). Penahanan kepulangan jenazah dengan alasan belum lunasnya biaya perawatan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip hak asasi manusia sekaligus mencederai filosofi dasar pelayanan kesehatan. Ketika praktik semacam ini terjadi di institusi yang menyandang status Paripurna, mekanisme pengawasan internal rumah sakit patut dipertanyakan.

​Tiga Celah Sistemik di Balik Tragedi

​Penelusuran terhadap pola sengketa pembiayaan di fasilitas kesehatan swasta menunjukkan bahwa insiden penahanan jenazah jarang merupakan kesalahan tunggal petugas di lapangan, melainkan akumulasi dari sejumlah celah tata kelola

​Kegagalan Komunikasi Biaya Dini (Financial Counseling)
Banyak keluarga pasien masuk dalam kondisi darurat tanpa pemahaman utuh mengenai eskalasi biaya tindakan medis intensif. Ketiadaan sistem peringatan dini mengenai akumulasi tagihan membuat keluarga terkejut di akhir masa perawatan saat pasien dinyatakan meninggal dunia.

​Kebuntuan SOP Penyelesaian Sengketa
Petugas administrasi dan keamanan di lapangan sering kali dihadapkan pada tekanan target pencapaian finansial rumah sakit tanpa dibekali protokol penyelesaian sengketa yang manusiawi. Akibatnya, menahan kepulangan jenazah kerap dijadikan instrumen tawar-menawar terakhir untuk memaksa keluarga melunasi tagihan.

​Lemahnya Pengawasan Pasca-Akreditasi:
Proses akreditasi KARS sering kali dipersepsikan sebagai "ujian lima tahunan". Tanpa adanya mekanisme surveilans mendadak atau audit investigatif yang ketat setiap kali terjadi insiden fatal atau pelanggaran hak pasien, sertifikat Paripurna berisiko tereduksi menjadi sekadar instrumen pemasaran (branding).

​Ujian Akuntabilitas bagi Regulator dan Lembaga Akreditasi
​Kasus di RS Siloam ini menjadi batu ujian bagi kredibilitas KARS maupun Kementerian Kesehatan RI. Jika predikat Akreditasi Paripurna tetap melekat tanpa ada evaluasi menyeluruh, peninjauan ulang status, atau sanksi korektif yang transparan atas pelanggaran hak pasien, kepercayaan publik terhadap sistem penjaminan mutu rumah sakit di Indonesia berpotensi merosot tajam.

​Lebih jauh, industri rumah sakit swasta dituntut untuk merumuskan ulang skema mitigasi risiko pembiayaan—seperti mekanisme perjanjian pelunasan bertahap yang sah secara perdata, kerja sama dengan lembaga filantropi, atau integrasi cepat dengan skema jaminan sosial pemerintah—sehingga urusan administrasi keuangan tidak pernah lagi menyandera hak keluarga untuk memakamkan jenazah dengan layak dan bermartabat.

​Pada akhirnya, mutu tertinggi sebuah rumah sakit tidak diukur dari kemegahan gedung maupun tingginya predikat akreditasi yang disandang, melainkan dari bagaimana institusi tersebut memperlakukan manusia pada titik paling rentan dalam hidupnya. (Indep)

Singgung teguran BPLHD Provinsi Jawabarat terkait IPAL, Sekretaris MPC PP : DLH Harus tinjau ulang IPAL RS Siloam

          Foto: Gedung Rumah Sakit Siloam

 

Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Purwakarta menyoroti kepatuhan lingkungan pada pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta sistem sanitasi Rumah Sakit Siloam Purwakarta. 

Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Purwakarta, Asep Fapet Kurniawan, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta bersama instansi terkait di tingkat Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan independen secara menyeluruh.
 
Fapet menegaskan, pengelolaan limbah rumah sakit adalah isu krusial yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan tanggung jawab sosial fasilitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, rumah sakit tidak hanya bertugas melayani pengobatan pasien, melainkan juga wajib menjamin seluruh aktivitas operasionalnya tidak mencemari lingkungan di sekitarnya.
 
“Rumah sakit adalah tempat menyelamatkan kesehatan manusia. Jangan sampai di satu sisi memberikan pelayanan kesehatan, tetapi di sisi lain justru mengabaikan aspek perlindungan lingkungan akibat pengelolaan limbah yang tidak memenuhi ketentuan,” ujar Fapet, kepada awak media, belum lama ini.
 
MPC PP Purwakarta menyebutkan adanya catatan historis yang perlu ditelusuri kebenarannya. Berdasarkan data yang beredar, pernah ada teguran dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 terkait pengelolaan air limbah RS Siloam Purwakarta. Selain itu, terdapat dokumen laporan P2K3 tahun 2018 yang mencatat salah satu parameter air limbah pada periode tertentu belum memenuhi baku mutu.

"Kami meminta DLH tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif. Harus ada verifikasi lapangan, pemeriksaan teknis, dan apabila diperlukan pengambilan sampel oleh petugas berwenang melalui laboratorium terakreditasi. Hasilnya perlu disampaikan secara transparan sesuai ketentuan keterbukaan informasi," kata Fapet.
 
Fapet menekankan bahwa pihaknya tidak membuat tuduhan sebelum ada verifikasi resmi. Namun keberadaan catatan‑catatan tersebut menjadi alasan kuat bagi instansi berwenang untuk memeriksa apakah perbaikan yang diminta pada masa lalu sudah dilaksanakan secara sempurna dan bagaimana kondisi IPAL saat ini.
 
“Kami tidak ingin membangun tuduhan tanpa dasar. Tetapi ketika terdapat catatan historis mengenai persoalan kualitas air limbah, maka menjadi penting untuk memastikan apakah seluruh kewajiban perbaikan telah dilaksanakan dan bagaimana kondisi IPAL rumah sakit tersebut saat ini,” tegasnya.
 
Fapet menyampaikan beberapa pertanyaan mendasar yang harus dijawab dengan bukti dokumen resmi dan hasil laboratorium, bukan hanya pernyataan bahwa IPAL sudah tersedia. Di antaranya kapasitas desain IPAL, volume limbah cair harian rumah sakit, kesesuaian beban limbah dengan kemampuan instalasi, efektivitas pengolahan, hasil uji laboratorium berkala, titik pembuangan, pengelolaan lumpur IPAL, hingga penanganan limbah B3.
 
“Pertanyaan mendasarnya sederhana. Berapa kapasitas IPAL yang dimiliki RS Siloam Purwakarta? Berapa volume limbah cair yang dihasilkan setiap hari? Apakah seluruh limbah masuk ke sistem pengolahan? Dan apakah hasil pengujian laboratorium secara berkala menunjukkan pemenuhan baku mutu yang berlaku?” ujarnya.
 
MPC Pemuda Pancasila meminta DLH Kabupaten Purwakarta bersama instansi lingkungan provinsi melakukan audit lingkungan menyeluruh yang mencakup enam poin utama:
 
1. Verifikasi dokumen persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, dan dokumen operasional IPAL

2. Pemeriksaan kapasitas IPAL serta volume air limbah aktual

3. Pengujian laboratorium terhadap kualitas air limbah pada titik penaatan yang ditetapkan

4. Pemeriksaan jalur pembuangan dan kesesuaian titik outlet dengan dokumen persetujuan

5. Pemeriksaan pengelolaan lumpur IPAL dan limbah B3

6. Evaluasi sanitasi, drainase, dan sistem pengelolaan limbah keseluruhan operasional rumah sakit
 
“Kami meminta DLH tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif. Harus ada pemeriksaan lapangan dan pengujian sampel yang independen, hasilnya dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat,” ujar Fapet.

Hingga artikel ini ditulis, Redaksi belum mendaparkan tanggapan resmi dari pihak RS Siloam Purwakarta serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta terkait temuan dan permintaan audit lingkungan yang disampaikan MPC Pemuda Pancasila. Redaksi tetap membuka ruang tanggapan balasan dari semua pihak terkait.

Rabu, 18 November 2026

Tiga Mobil Wartawan Dilempari Batu, Diduga Terkait Penelusuran Penjualan Solar ke Galian

SEMARANG – Dugaan aksi intimidasi dan kekerasan terhadap awak media terjadi di wilayah Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tiga unit mobil yang digunakan awak media mengalami kerusakan setelah diduga menjadi sasaran pengejaran dan pelemparan batu oleh sekelompok orang tidak dikenal pada Rabu dini hari (18/11/2026).

Rangkaian peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas penelusuran awak media terhadap praktik pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar secara berulang di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), serta dugaan penjualan solar kepada pihak pengelola galian di wilayah Kabupaten Semarang.

Peristiwa bermula ketika awak media sedang berada di SPBU 44.501.39, Terboyo Kulon, Jalan Yos Sudarso, Kota Semarang. Di lokasi tersebut, awak media melihat sejumlah mobil dump truck melakukan pengisian solar dengan pola yang dinilai tidak biasa.

Setelah mengisi BBM, sejumlah kendaraan terlihat memarkirkan diri di halaman SPBU. Namun, beberapa menit kemudian, beberapa dump truck kembali mundur menuju dispenser untuk melakukan pengisian solar berikutnya.

Aktivitas tersebut menarik perhatian awak media yang kemudian berupaya meminta penjelasan kepada operator SPBU.

Operator yang mengaku bernama Hakim menjelaskan bahwa pengisian menggunakan barcode hanya dapat dilakukan satu kali. Namun, menurutnya, nominal pengisian juga bergantung pada kapasitas dispenser yang digunakan.

"Pengisian itu menggunakan barcode hanya bisa satu kali. Kalau kendaraan melakukan pengisian sampai 200 liter atau sekitar Rp1.360.000, itu tergantung dispensernya. Ada dispenser yang maksimal Rp990.000, ada juga yang bisa langsung Rp1.360.000. Jadi, kalau kapasitasnya belum mencukupi, pengisian bisa terlihat dilakukan beberapa kali," jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa berdasarkan SOP yang berlaku, pengisian berikutnya seharusnya memiliki jeda waktu sekitar satu jam. Meski demikian, pelaksanaannya disebut bergantung pada operator yang bertugas.

Setelah memperoleh keterangan dari operator, salah satu kendaraan awak media kemudian mengikuti perjalanan dump truck yang sebelumnya terlihat melakukan pengisian solar.

Penelusuran tersebut mengarah ke sebuah lokasi galian di kawasan Parakan, Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

Di lokasi tersebut, awak media mewawancarai seorang pengemudi dump truck bernomor polisi B 9923 KIU yang enggan menyebutkan identitasnya.

Dalam wawancara itu, pengemudi mengaku menjual BBM jenis solar kepada pihak pengelola galian dengan harga Rp8.500 per liter.

"Solar ini saya jual ke pihak galian dengan harga Rp8.500 per liter," ungkapnya.

Namun, wawancara tersebut tidak berlangsung lama. Seorang perempuan yang diduga sebagai koordinator di lokasi galian tiba-tiba menghentikan komunikasi antara awak media dan pengemudi. Perempuan tersebut kemudian meminta pengemudi melanjutkan aktivitasnya.

Di lokasi yang sama, awak media juga melihat sebuah kempu atau tangki penampungan yang diduga digunakan untuk menyimpan BBM jenis solar dengan kapasitas mencapai ribuan liter.

Situasi kemudian memanas setelah seorang pria bersepeda motor bernomor polisi H 5752 OV mendatangi awak media. Pria yang mengaku bernama Roy tersebut melarang aktivitas dokumentasi dan diduga berupaya merampas telepon genggam milik wartawan.

"Kenapa video-video?" ujarnya dengan nada tinggi.

Merasa situasi semakin tidak kondusif, awak media memutuskan meninggalkan lokasi untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik.

Namun, perjalanan meninggalkan lokasi justru berujung pada insiden yang membahayakan keselamatan awak media.

Dalam perjalanan, sekelompok orang yang diperkirakan berjumlah belasan orang dengan menggunakan sepeda motor diduga menghadang dan mengejar kendaraan awak media.

Aksi kejar-kejaran terjadi hingga kendaraan tersebut dilempari batu. Akibatnya, mobil mengalami kerusakan cukup serius, terutama pada bagian kaca belakang.

Untuk mengamankan diri sekaligus melaporkan kejadian tersebut, awak media berupaya menuju Polda Jawa Tengah.

Pada waktu yang bersamaan, kendaraan awak media lainnya yang sedang melakukan penelusuran di area parkir puluhan dump truck di kawasan Batu Lor, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak, juga mengalami pengejaran oleh sekelompok orang tidak dikenal.

Mobil tersebut turut menjadi sasaran pelemparan batu hingga menyebabkan kaca belakang mengalami kerusakan parah.

Insiden serupa juga dialami kendaraan ketiga. Mengetahui dua kendaraan rekannya telah mengalami kerusakan, awak media yang berada di kendaraan tersebut berinisiatif menyelamatkan diri ke Polsek Sayung.

Setelah situasi dirasakan cukup aman, mereka bermaksud menyusul rekan-rekannya yang berada di Polda Jawa Tengah.

Namun, belum lama meninggalkan Polsek Sayung, kendaraan tersebut kembali diduga menjadi sasaran pengejaran sekelompok orang tidak dikenal.

Kelompok tersebut disebut menggunakan masker dan penutup kepala menyerupai atribut ninja. Mereka diduga melempari kendaraan menggunakan batu serta benda yang diduga ditembakkan dari senjata jenis airsoft gun.

Akibat kejadian itu, kaca belakang mobil pecah dan spion sebelah kiri mengalami kerusakan.

Kasus Dilaporkan ke Polda Jateng dan Polres Demak

Atas rangkaian peristiwa tersebut, awak media menyatakan telah melaporkan kejadian ke Polda Jawa Tengah dan Polres Demak untuk ditindaklanjuti melalui penyelidikan.

Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengungkap identitas para pelaku, motif pengejaran dan pelemparan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Selain dugaan kekerasan terhadap awak media, aktivitas pengisian solar berulang di SPBU dan pengakuan pengemudi dump truck mengenai penjualan solar kepada pihak pengelola galian juga perlu mendapat perhatian dan klarifikasi dari instansi terkait.

Pihak pengelola SPBU, pengelola galian, maupun pihak-pihak yang disebut dalam penelusuran tersebut perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari kepolisian mengenai identitas pelaku, motif kejadian, maupun hasil penyelidikan atas laporan tersebut.

Peristiwa ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan awak media dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Publik kini menunggu langkah aparat penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku di balik dugaan pengejaran dan pelemparan terhadap tiga kendaraan awak media, sekaligus memastikan apakah terdapat keterkaitan dengan penelusuran dugaan distribusi dan penjualan solar di wilayah tersebut. (SRI)

Kiai Maman Desak Kemenhaj Matangkan Persiapan Haji 2027 Sejak Dini!

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, KH Maman Imanulhaq, meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M dilakukan secara terencana, terukur, dan lebih dini.

Menurut Kiai Maman, rampungnya kesepakatan penyelenggaraan haji antara Pemerintah Arab Saudi dan negara-negara peserta menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mempercepat kesiapan teknis maupun pelayanan kepada jemaah.

“Persiapan haji 2027 tidak boleh hanya berhenti pada kesepakatan dan penyusunan jadwal. Pemerintah harus memastikan seluruh kebutuhan pelayanan jemaah dipersiapkan sejak sekarang. Jangan sampai kita kembali disibukkan dengan persoalan teknis ketika waktu keberangkatan semakin dekat,” ujar Kiai Maman di Jakarta, Rabu (18/11).

Ia menilai, penetapan rencana perjalanan haji yang menjadwalkan jemaah masuk asrama mulai 10 April 2027 harus segera ditindaklanjuti dengan kesiapan seluruh komponen penyelenggaraan.

Menurutnya, ada sejumlah aspek yang harus menjadi perhatian serius Kemenhaj, mulai dari kepastian kuota, biaya haji, pemvisaan, akomodasi, transportasi, konsumsi, pelayanan kesehatan, hingga kesiapan petugas haji.

Kiai Maman juga menyoroti transformasi pola kerja Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Ia berharap perubahan sistem penyelenggaraan haji diikuti dengan peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan kepada jemaah.

“Transformasi penyelenggaraan haji harus dirasakan langsung oleh jemaah. Bukan sekadar perubahan struktur organisasi atau pola kerja birokrasi, tetapi harus menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, manusiawi, dan berkualitas,” tegasnya.

Selain itu, ia meminta Kemenhaj memperkuat perlindungan jemaah selama proses pelunasan biaya haji. Pengawasan terhadap potensi pungutan liar, penipuan, dan praktik travel ilegal harus dilakukan secara konsisten hingga ke tingkat daerah.

Kiai Maman juga mengingatkan pentingnya pendekatan pelayanan yang inklusif, terutama bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Pendampingan administrasi, perekaman biometrik, pemeriksaan kesehatan, hingga pelayanan di Tanah Suci harus dipastikan berjalan dengan baik.

“Jangan sampai jemaah lansia dan penyandang disabilitas hanya menjadi perhatian dalam slogan. Mereka harus mendapatkan kemudahan dan pendampingan nyata sejak proses persiapan di daerah hingga kembali ke Tanah Air,” katanya.

Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Kiai Maman menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kesiapan penyelenggaraan haji melalui fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran.

Ia berharap penyelenggaraan Haji 2027 menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola haji yang transparan, akuntabel, profesional, serta berorientasi sepenuhnya pada keselamatan dan kenyamanan jemaah.

“Ukuran keberhasilan haji bukan hanya berapa banyak jemaah yang diberangkatkan, tetapi bagaimana negara hadir memberikan pelayanan terbaik dan memastikan seluruh hak jemaah terpenuhi,” pungkasnya.

Program Gentengisasi Majalengka Disorot, Distribusi 2,4 Juta Genteng Diduga Bermasalah

MAJALENGKA – Pelaksanaan program gentengisasi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menjadi sorotan publik. Program yang melibatkan pendistribusian jutaan genteng tersebut kini diwarnai polemik, mulai dari kericuhan dalam pelaksanaan kegiatan hingga dugaan ketidaksesuaian standar mutu produk yang didistribusikan.

Koperasi Pemasaran Perajin Genteng Jatiwangi (Kopegja) diketahui berperan sebagai pengelola pendistribusian sebanyak 2,4 juta genteng di wilayah Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Aktivitas pendistribusian tersebut tercatat berlangsung pada Rabu (18/11/2026).

Namun, di tengah besarnya jumlah genteng yang disalurkan, muncul dugaan bahwa sekitar 20 persen dari keseluruhan produk yang didistribusikan tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dugaan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Sebab, program berskala besar yang melibatkan distribusi jutaan produk seharusnya didukung sistem pengawasan mutu, pemeriksaan spesifikasi teknis, serta mekanisme pertanggungjawaban yang transparan.

Publik pun berhak mempertanyakan bagaimana proses pengadaan, pemilihan produk, pemeriksaan kualitas, hingga pengawasan distribusi dilaksanakan. Apakah seluruh genteng yang disalurkan telah melalui proses verifikasi dan memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan?

Selain Kopegja sebagai pengelola distribusi, perhatian juga tertuju pada peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengawasan program tersebut.

Sejumlah pejabat daerah, di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Rumkintan, serta Kepala Dinas DK2UKM yang kini menjabat di Bappeddalitbangda, turut menjadi sorotan terkait fungsi koordinasi, pengawasan, dan evaluasi program.

Sejauh mana masing-masing pejabat menjalankan tugas dan kewenangannya? Siapa yang bertanggung jawab memastikan kualitas genteng sebelum didistribusikan? Bagaimana pula mekanisme penyelesaian apabila ditemukan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis?

Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban terbuka dari pihak-pihak terkait agar polemik tidak berkembang menjadi saling lempar tanggung jawab.

Sorotan semakin menguat setelah pelaksanaan kegiatan diwarnai kericuhan yang turut menyeret nama dan citra Bupati Majalengka. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan, koordinasi, serta tanggung jawab para pejabat yang terlibat dalam penyelenggaraan program gentengisasi.

Untuk menjernihkan persoalan, Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu membuka informasi secara transparan, termasuk data jumlah genteng yang didistribusikan, spesifikasi teknis produk, hasil pemeriksaan mutu, dokumen sertifikasi SNI, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan.

Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian standar, pemeriksaan independen dan pengujian laboratorium perlu dilakukan guna memastikan kualitas produk sekaligus menentukan langkah tindak lanjut yang tepat.

Kopegja sebagai pengelola distribusi juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme seleksi produk, pemasok, pengendalian kualitas, serta dasar penerimaan genteng yang kemudian disalurkan kepada masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memberikan klarifikasi normatif. Masyarakat membutuhkan keterbukaan data dan pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi.

Program gentengisasi pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan industri dan perajin genteng lokal. Karena itu, persoalan tata kelola maupun dugaan ketidaksesuaian mutu jangan sampai mengaburkan tujuan utama program tersebut.

Kini, masyarakat menunggu penjelasan resmi dari seluruh pihak terkait. Apakah seluruh 2,4 juta genteng yang didistribusikan telah memenuhi standar yang dipersyaratkan, atau masih terdapat persoalan kualitas yang perlu ditelusuri dan dipertanggungjawabkan?

Transparansi dan evaluasi menyeluruh menjadi penting agar program yang menyangkut kepentingan publik tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuan, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, distribusi, pengawasan mutu, hingga hasil yang dirasakan masyarakat.

(ROJAN)

INTERNASIONAL

RELIGI

SPORT

TNI POLRI


WISATA

© Copyright 2021 INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved