Agus Supriadi Masuk Bursa Calon BPD Cimahi Periode 2027–2035

PURWAKARTA – Tahapan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cimahi, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, memasuki tahap pengambilan nomor urut calon. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Desa Cimahi pada Rabu (28/10/2026) sebagai bagian dari proses pembentukan BPD untuk periode 2027–2035.

Dalam tahapan tersebut, Agus Supriadi memperoleh nomor urut 2 sebagai salah satu calon dari Dusun I. Proses ini menjadi bagian penting dalam persiapan pemilihan anggota BPD yang diharapkan berlangsung transparan, adil, dan mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Camat Campaka, Dicky Sukmawijaya, S.IP., mengatakan para calon yang mengikuti tahapan tersebut telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Ia menegaskan pentingnya keterbukaan dalam menentukan mekanisme pemilihan, baik secara langsung oleh masyarakat maupun melalui sistem keterwakilan.

“Mekanisme pemilihan bisa langsung atau keterwakilan, namun yang terpenting adalah transparansi agar diketahui semua pihak, terutama para calon,” ujar Dicky.

Menurutnya, penentuan mekanisme teknis menjadi bagian dari kewenangan panitia dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, keterbukaan informasi, serta kondisi anggaran dan efisiensi pelaksanaan.

Sementara itu, Kepala Desa Cimahi, Asep Saepul Bahrie, menyampaikan bahwa regulasi terbaru dari pemerintah daerah masih ditunggu sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemilihan.

Meski demikian, ia menilai kondisi di tingkat dusun relatif kondusif. Keterwakilan wilayah dan perempuan juga telah masuk dalam komposisi calon yang disiapkan.

“Alhamdulillah, masing-masing dusun di Cimahi sudah terisi dan terwakili dengan baik, termasuk keterwakilan perempuan,” ungkap Asep.

Ia juga mengingatkan panitia dan aparatur desa agar menjaga netralitas serta tidak memihak kepada calon tertentu.

“Anggaran ada atau tidak, pelaksanaan harus tetap jalan. Panitia harus bekerja ikhlas, dan bagi aparatur desa jangan sampai memihak salah satu calon,” tegasnya.

Asep berharap anggota BPD yang terpilih nantinya mampu membangun sinergi dengan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi kelembagaan dan mendorong kemajuan Desa Cimahi.

Berdasarkan informasi panitia, terdapat delapan calon anggota BPD Desa Cimahi yang terdiri atas enam calon dari dua dusun dan dua calon perempuan.

Berikut daftar nomor urut calon yang disampaikan:

Dusun I

1. Ega Nugraha

2. Agus Supriadi

3. H. Sulaeman

Dusun II

1. Abad Badrudin

2. Sutisna

3. Muslihat

Keterwakilan Perempuan

1. Ambarwati

2. Misrawati

Dalam informasi yang disampaikan, komposisi keanggotaan BPD Desa Cimahi direncanakan berjumlah 10 orang dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah serta berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan perempuan.

Tahapan pemilihan ini diharapkan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga anggota BPD terpilih dapat menjalankan peran dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

(Tim Redaksi)

Perjuangan Salahuddin Bangun Yayasan Pendidikan, Kini Dapat Dukungan Anggaran Rp700 Juta

PEMALANG – Perjalanan panjang membangun lembaga pendidikan dari nol dilalui Salahuddin, pendiri Yayasan Bahrul Fawaid di Dukuh Karangtengah, Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. 

Berawal dari wakaf lahan dan berbagai keterbatasan, yayasan tersebut kini memasuki tahap pengembangan fasilitas pendidikan dengan dukungan anggaran pemerintah pusat yang disebut mencapai lebih dari Rp700 juta.

Anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung pembangunan dan penataan fasilitas sekolah taman kanak-kanak (TK), taman bermain, serta pengembangan lingkungan sekolah. Pelaksanaan pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan peserta didik dan menunjang kegiatan belajar mengajar.

Namun, rincian sumber program, besaran anggaran resmi, serta peruntukan dana tersebut perlu dikonfirmasi melalui dokumen terkait agar pelaksanaannya dapat diketahui masyarakat secara transparan.

Salahuddin menuturkan, merintis Yayasan Bahrul Fawaid bukanlah perkara mudah. Pada tahap awal, ia menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan dukungan hingga persoalan administrasi dan perizinan.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan tekadnya untuk membangun lembaga pendidikan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Salah satu modal awal pembangunan yayasan adalah wakaf lahan dari pemilik tanah. Lahan tersebut kemudian menjadi pijakan untuk mewujudkan sarana pendidikan yang dirintis sejak 2012.

Proses pendirian yayasan berlanjut hingga 2013 karena masih menghadapi kendala perizinan. Di tengah keterbatasan tersebut, Yayasan Bahrul Fawaid memperoleh bantuan sebesar Rp30 juta dari Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Menurut penuturan Salahuddin, bantuan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam kelanjutan pembangunan. Pekerjaan yang sebelumnya terkendala disebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu minggu setelah dana tersedia.

Dukungan pemerintah berlanjut pada 2014, ketika yayasan kembali memperoleh bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pengembangan lembaga pendidikan.

Setelah melalui berbagai tahapan pembangunan, Yayasan Bahrul Fawaid kini disebut memperoleh dukungan anggaran lebih dari Rp700 juta dari pemerintah pusat.

Dana tersebut direncanakan untuk membangun kembali fasilitas TK, menyediakan taman bermain, serta menata lingkungan sekolah agar lebih baik dan nyaman bagi anak-anak.

Salahuddin juga menyampaikan rencana pemanfaatan sisa anggaran, apabila nantinya tersedia setelah pekerjaan utama diselesaikan, untuk mendukung pembangunan lantai dua di gedung sekolah lama.

“Rencana nanti kalau ada kelebihan anggaran akan dipergunakan untuk membangun lantai dua di sekolahan yang lama,” tutur Salahuddin kepada wartawan, Selasa (27/10/2026).

Di lokasi pembangunan, Salahuddin terlihat turut membantu para pekerja. Keterlibatannya menjadi bagian dari aktivitas pembangunan fasilitas pendidikan yang tengah berlangsung di lingkungan yayasan.

Meski demikian, rencana penggunaan sisa anggaran tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan program, dokumen anggaran, dan persetujuan pihak berwenang apabila dipersyaratkan.

Dukungan anggaran pemerintah untuk pembangunan fasilitas pendidikan diharapkan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dan masyarakat Desa Warungpring.

Karena itu, keterbukaan informasi mengenai sumber dana, nilai anggaran yang ditetapkan, rincian pekerjaan, pelaksana kegiatan, serta perkembangan pembangunan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

Kesesuaian antara rencana dan realisasi penggunaan dana juga perlu dipastikan melalui dokumen resmi serta mekanisme pengawasan yang berlaku.

Perjalanan Yayasan Bahrul Fawaid, dari wakaf lahan hingga pengembangan fasilitas sekolah, menjadi gambaran proses panjang dalam membangun lembaga pendidikan di tengah keterbatasan.

Kini, perhatian masyarakat tertuju pada pelaksanaan pembangunan yang disebut didukung anggaran lebih dari Rp700 juta tersebut. Harapannya, pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan, menghasilkan fasilitas yang berkualitas, dan benar-benar meningkatkan kenyamanan serta kualitas lingkungan belajar bagi anak-anak.

Catatan redaksi: Informasi mengenai nilai anggaran, sumber program pemerintah pusat, rincian penggunaan dana, dan progres pekerjaan perlu dilengkapi dengan konfirmasi dari pihak yayasan serta instansi terkait sebelum publikasi final.

Anggaran Perawatan SMKN Talaga Rp656 Juta Disorot, Kepsek Bungkam

MAJALENGKA – Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025 di SMK Negeri Talaga, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, menjadi sorotan. Sejumlah pos anggaran dengan nilai ratusan juta rupiah memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya.

Berdasarkan informasi anggaran yang menjadi sorotan, terdapat sejumlah alokasi dana BOS pada 2025, di antaranya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp656 juta, pengembangan perpustakaan sebesar Rp274 juta, serta penyelenggaraan bursa kerja lapangan sebesar Rp212 juta.

Besarnya alokasi anggaran tersebut, terutama untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang mencapai Rp656 juta dalam satu tahun, menjadi perhatian publik. Muncul dugaan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran, termasuk dugaan penggelembungan anggaran (mark-up) dan laporan kegiatan yang dipertanyakan.

Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi serta pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan, laporan realisasi anggaran, bukti transaksi, dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dengan demikian, belum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana BOS tersebut.

Kepala Sekolah Belum Memberikan Klarifikasi

Untuk memperoleh keterangan yang berimbang, awak media berupaya menghubungi Kepala SMK Negeri Talaga melalui sambungan telepon. Namun, panggilan tersebut belum mendapatkan jawaban. Pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui WhatsApp juga belum memperoleh tanggapan.

Pada kesempatan lain, awak media mendatangi sekolah untuk meminta penjelasan secara langsung. Akan tetapi, kepala sekolah tidak berada di tempat karena, menurut keterangan yang diperoleh saat itu, sedang mengikuti rapat di Kantor Cabang Dinas (KCD) wilayah Kertajati.

Hingga berita ini diterbitkan pada 27 Oktober 2026, pihak SMK Negeri Talaga belum memberikan keterangan resmi mengenai rincian penggunaan dan realisasi anggaran dana BOS Tahun Anggaran 2025 tersebut.

Publik berharap pihak sekolah dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar penggunaan dana BOS dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Media ini tetap membuka ruang bagi Kepala SMK Negeri Talaga maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab guna melengkapi pemberitaan.

(ROJAN)

Buntut Dugaan Penahanan Jenazah Bayi di RS Siloam, Forum Ormas dan LSM Layangkan Surat Audensi dan akan Surati Kementrian dan Ombudsman

Foto: Ilustrasi

OPINI -Pelayanan kesehatan kembali mendapat sorotan tajam dari publik. Rumah Sakit (RS) Siloam diduga lebih mengedepankan aspek finansial dan keuntungan komersial ketimbang memberikan pelayanan darurat dan asas kemanusiaan kepada pasien.

​Dugaan ini mencuat setelah terjadi insiden penahanan pemulangan jenzah seorang bayi akibat kendala administrasi dan pembayaran. Kejadian tersebut dinilai sangat bertentangan dengan semangat pelayanan kesehatan universal dan keselamatan jiwa pasien (safety first).

​Ketua Gibas Resort Purwakarta Dede Supriatna yang akrab di sapa Deblenk sekaligus paman dari almarhum bayi tersebut, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini.

"Kesehatan dan keselamatan jiwa manusia adalah hak dasar yang wajib diutamakan di atas kepentingan finansial. Tindakan mengulur waktu penanganan medis demi kelengkapan administrasi atau jaminan biaya adalah pelanggaran terhadap prinsip dasar kemanusiaan dan etika rumah sakit," tegasnya.

​Pihaknya menyoroti pentingnya kepatuhan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terhadap regulasi yang berlaku, di mana setiap rumah sakit wajib memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam kondisi gawat darurat tanpa mendahulukan urusan finansial.

​Atas kejadian ini, FORUM ORMAS DAN LSM akan menyampaikan menyampaikan tuntutan resmi lewat audensi dan menyurati Kementrian Kesehatan juga Ombudsman, adapun tuntunannya:

1. ​Mendorong Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat untuk segera melakukan evaluasi serta investigasi menyeluruh terhadap standar pelayanan di RS Siloam.

2. ​Meminta pihak manajemen RS Siloam memberikan klarifikasi transparan dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban/keluarga korban.

3. ​Meminta penegakan sanksi tegas apabila terbukti adanya pelanggaran prosedur ketanggapdaruratan medis.

Sampai narasi diterbitkan awak media belum berhasil mengkonfirmasi pihak rumah sakit Siloam. (JNR)

Soliditas Squad Nusantara Jateng Menggema di Deklarasi Kota Pekalongan

PEKALONGAN – Semangat kebersamaan dan soliditas organisasi mewarnai deklarasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Squad Nusantara Kota Pekalongan yang digelar di GOR Setayu, Kota Pekalongan, Minggu (25/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus dan anggota Squad Nusantara dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Berdasarkan informasi panitia, sekitar 700 anggota turut menghadiri kegiatan tersebut, termasuk rombongan DPC Squad Nusantara Kabupaten Pemalang yang datang menggunakan satu bus dengan membawa 57 orang.

Rombongan DPC Squad Nusantara Kabupaten Pemalang dipimpin jajaran pengurus yang terdiri atas Ketua Surinto, Sekretaris Slameto, S.E., Bendahara Yudha Anggoro, serta Dewan Penasihat AKBP (Purn.) Puji Purwanto bersama sejumlah anggota.

Deklarasi tersebut turut dihadiri Ketua Umum DPP Squad Nusantara, RM Jalu Seno Aji, Ketua DPW Squad Nusantara Jawa Tengah, Didi Nalogo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pekalongan, serta tamu undangan dari berbagai organisasi kemasyarakatan di Kota Pekalongan.

Ketua DPC Squad Nusantara Kota Pekalongan, Muhamad Arifin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran DPC Squad Nusantara se-Jawa Tengah yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut.

Menurut Arifin, partisipasi dan kekompakan para anggota dari berbagai daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran acara.

“Berkat dukungan teman-teman DPC Squad Nusantara se-Jawa Tengah, acara yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB ini berjalan dengan sukses,” ujar Muhamad Arifin.

Ia kembali menyampaikan terima kasih atas partisipasi seluruh jajaran pengurus dan anggota yang telah menunjukkan semangat kebersamaan dalam momentum deklarasi tersebut.

Arifin berharap kekompakan yang terbangun melalui kegiatan ini dapat terus dipertahankan dan menjadi modal bagi Squad Nusantara dalam memperkuat koordinasi serta menjalankan kegiatan organisasi di tengah masyarakat.

Deklarasi DPC Squad Nusantara Kota Pekalongan menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus mempererat hubungan antarpengurus dan anggota Squad Nusantara di wilayah Jawa Tengah.

Dengan dukungan dari berbagai daerah, Squad Nusantara diharapkan dapat terus menjaga soliditas, membangun sinergi, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. (SOLIHIN)