Kiai Maman Desak Azerbaijan Cabut Larangan Jilbab: Jangan Diskriminasi Perempuan Muslim!

JAKARTA, INFONAS — Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. KH. Maman Imanulhaq, MM, mendesak pemerintah Azerbaijan mencabut larangan penggunaan jilbab bagi perempuan Muslim serta meninjau kebijakan yang dinilai berpotensi mendiskriminasi perempuan berdasarkan keyakinan agama.

Menurut Maman, persoalan jilbab tidak semata-mata berkaitan dengan atribut keagamaan, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), kebebasan beragama, kesetaraan perempuan, dan upaya melawan Islamofobia.

“Saya mendesak pemerintah Azerbaijan segera mencabut larangan jilbab. Jangan sampai kebijakan negara justru membatasi hak perempuan Muslim untuk menjalankan keyakinannya. Kebebasan beragama adalah hak fundamental, bukan privilese yang boleh diberikan atau dicabut oleh kekuasaan,” tegas Maman, Minggu (18/10/2026).

Ia menilai, negara seharusnya menjamin setiap warga dapat menjalankan keyakinan agamanya tanpa menghadapi intimidasi maupun perlakuan diskriminatif. Perbedaan ekspresi keagamaan, menurutnya, tidak semestinya menjadi alasan untuk membatasi akses warga terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, ataupun partisipasi dalam kehidupan sosial.

Maman juga menekankan bahwa setiap kebijakan yang membatasi kebebasan beragama perlu dikaji berdasarkan prinsip hak asasi manusia, tujuan yang sah, proporsionalitas, dan larangan diskriminasi.

Menurutnya, demokrasi dan modernisasi seharusnya berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap keberagaman. Karena itu, pemerintah Azerbaijan didorong untuk mengevaluasi kebijakannya dan memastikan perempuan Muslim dapat menjalankan keyakinan secara bebas dan bermartabat.

Selain mendesak pemerintah Azerbaijan, Maman mendorong Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia agar menyampaikan aspirasi tersebut melalui jalur diplomatik. Ia juga meminta Kedutaan Besar Azerbaijan di Indonesia meneruskan desakan itu kepada otoritas terkait.

“Hubungan baik antarnegara harus menjadi ruang untuk membangun dialog dan menyampaikan prinsip-prinsip kemanusiaan secara tegas. Indonesia perlu mengambil sikap yang jelas bahwa diskriminasi berbasis agama tidak dapat dibenarkan dan kebebasan beragama harus dihormati di mana pun,” ujarnya.

Maman menilai, diplomasi tidak hanya berfungsi menjaga hubungan bilateral, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu.

Sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI, ia menegaskan bahwa perlindungan kebebasan beragama merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, damai, dan bermartabat.

Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI dan Dewan Syura DPP PKB, Maman juga menekankan pentingnya memperjuangkan nilai keadilan, toleransi, serta penghormatan terhadap hak setiap manusia tanpa membedakan latar belakang keyakinan.

“Jilbab bukan ancaman bagi negara. Diskriminasi terhadap perempuan karena keyakinannya justru menjadi ancaman bagi nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Azerbaijan harus mencabut larangan tersebut dan mengembalikan hak perempuan Muslim untuk menjalankan agamanya secara bebas dan bermartabat,” pungkasnya.

EDITOR: MURFITO 

Uji Kemampuan Sanggar Tari Widya Loka, Kades Cimahi Turun Langsung

PURWAKARTA — Sanggar Budaya Widya Loka menggelar kegiatan Evaluasi Lokal Sanggar Budaya sebagai upaya melestarikan sekaligus mengembangkan seni tradisi di Desa Cimahi, Kabupaten Purwakarta. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Kepala Desa Cimahi, Asep Saepul Bahrie, yang menilai keberadaan sanggar budaya memiliki peran penting dalam menjaga identitas dan warisan budaya lokal.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Owner Sanggar Budaya Widya Loka, Sri Mulyani, S.Pd., yang akrab disapa Bunda Laras. Sementara itu, Kepala Desa Cimahi, Asep Saepul Bahrie, bertindak sebagai penanggung jawab utama kegiatan.

Dalam pelaksanaannya, para peserta menampilkan tarian tradisional secara bergiliran di hadapan tim juri. Setiap penampilan langsung mendapatkan penilaian setelah peserta menyelesaikan tariannya.

Mekanisme evaluasi tersebut dirancang untuk memberikan umpan balik secara langsung kepada para peserta. Dengan demikian, para penari diharapkan dapat meningkatkan kualitas teknik gerak, penghayatan, serta pemahaman terhadap karakter dan makna tarian yang dibawakan.

Selain menjadi ajang evaluasi kemampuan, kegiatan ini juga mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang edukatif dan kompetitif secara sehat. Para peserta diharapkan tidak hanya menguasai teknik menari, tetapi juga memahami nilai-nilai budaya yang terkandung dalam seni tradisi.

Kepala Desa Cimahi, Asep Saepul Bahrie, menegaskan bahwa kegiatan pelestarian seni budaya perlu terus didukung agar warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda.

Menurutnya, sanggar budaya bukan sekadar tempat untuk mempelajari gerakan tari, melainkan juga ruang pembelajaran yang dapat membantu membentuk karakter, menumbuhkan kecintaan terhadap budaya daerah, serta memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Aep Syaepul Bahri, S.H., yang membidangi hukum dan advokasi. Kehadirannya menjadi bagian dari dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan seni budaya yang tertib dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan Evaluasi Lokal Sanggar Budaya ini, Sanggar Widya Loka berharap dapat terus mengembangkan potensi para penari, khususnya generasi muda, agar mampu menjadi penerus seni tradisi yang berkualitas.

Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan kesenian daerah sekaligus menanamkan pemahaman bahwa setiap gerakan tari tidak hanya mengandung unsur keindahan, tetapi juga menyimpan nilai, filosofi, dan identitas budaya yang diwariskan oleh para leluhur.

(Agus)

Bukan Sekadar Pencitraan! Kebiasaan Mantan PM Jepang Ini Tampar Budaya Politik Elitis

OPINI  — Sikap rendah hati seorang pemimpin kembali menjadi sorotan setelah mantan Perdana Menteri Jepang, Yoshihiko Noda, terlihat membagikan selebaran kepada masyarakat di sebuah stasiun kereta di Jepang. Pemandangan tersebut menghadirkan pesan penting tentang kedekatan pemimpin dengan rakyat, bahkan setelah menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan.

Noda, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada 2011–2012, dilaporkan membagikan selebaran di Stasiun Minami-Funabashi, Prefektur Chiba, pada 18 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi perhatian karena ia melakukannya secara langsung di tengah aktivitas masyarakat.

Kebiasaan turun ke stasiun untuk menyampaikan informasi politik kepada masyarakat bukanlah hal baru bagi Noda. Ia dilaporkan telah melakukan kegiatan serupa sejak 1986, jauh sebelum menduduki kursi perdana menteri.

Jabatan Tinggi Bukan Alasan Menjauh dari Rakyat

Apa yang dilakukan Noda memberikan gambaran bahwa aktivitas politik tidak selalu harus dilakukan melalui panggung besar, acara seremonial, atau pertemuan formal.

Menyapa masyarakat, membagikan informasi, dan membuka ruang komunikasi secara langsung merupakan bagian dari upaya membangun hubungan antara pemimpin dan warga.

Kebiasaan tersebut juga mengingatkan bahwa jabatan publik bukan sekadar simbol kekuasaan. Lebih dari itu, jabatan merupakan amanah yang menuntut tanggung jawab, kerendahan hati, serta kesediaan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

Pelajaran bagi Politik Indonesia

Di Indonesia, fenomena tersebut relevan untuk menjadi bahan refleksi bagi para pejabat publik, anggota DPR, kepala daerah, hingga politikus di tingkat lokal.

Kedekatan dengan masyarakat idealnya tidak hanya terlihat menjelang pemilihan umum. Kehadiran pemimpin di tengah warga semestinya menjadi bagian dari tanggung jawab yang dilakukan secara konsisten.

Pasar tradisional, permukiman, terminal, dan berbagai ruang publik dapat menjadi tempat bagi pejabat untuk mendengar persoalan masyarakat secara langsung, mulai dari kesulitan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, hingga kualitas pelayanan publik.

Namun, turun ke lapangan tidak boleh berhenti sebagai kegiatan simbolis atau sekadar pencitraan. Aspirasi yang diterima harus ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bukan Hanya Penampilan, tetapi Bukti Kerja

Sikap sederhana seorang pemimpin memang patut diapresiasi. Akan tetapi, ukuran keberhasilan kepemimpinan tidak cukup dinilai dari kesediaan menyapa rakyat atau membagikan selebaran.

Masyarakat juga membutuhkan bukti nyata berupa pelayanan publik yang semakin baik, kebijakan yang berpihak kepada kepentingan umum, serta penyelesaian persoalan yang selama ini mereka hadapi.

Karena itu, teladan yang dapat dipetik dari kebiasaan Yoshihiko Noda bukan semata-mata soal membagikan pamflet, melainkan tentang pentingnya menjaga komunikasi dengan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemimpin yang baik bukan hanya mereka yang hadir ketika membutuhkan dukungan, melainkan mereka yang tetap bersedia mendengarkan dan memperjuangkan kepentingan rakyat dalam setiap kesempatan.

Bagi Indonesia, pesan tersebut layak menjadi bahan evaluasi bersama. Sebab, demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu berbicara di hadapan publik, tetapi juga pemimpin yang mau turun langsung, mendengar keluhan, dan membuktikan tanggung jawabnya melalui kerja nyata.

Catatan redaksi: Informasi mengenai kegiatan dan riwayat Yoshihiko Noda perlu dicocokkan kembali dengan sumber berita primer sebelum diterbitkan. Naskah ini merupakan artikel analisis dan opini berbasis peristiwa yang dilaporkan, bukan pernyataan bahwa Noda bermaksud menyindir politikus Indonesia.

EDITOR: MURFITO ADI 

Laksanakan Instruksi Bupati Om Zein dan Kapolres Terkait Jam Malam, Kelurahan Sindangkasih Gelar Razia Gabungan Tingkatkan Keamanan Wilayah

Foto: Apel persiapan gelaran pemberlakuan jam malam

​PURWAKARTA — Dalam rangka menindaklanjuti dan mengimplementasikan instruksi Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein (Om Zein), mengenai pemberlakuan jam malam, Pemerintah Kelurahan Sindangkasih menggelar operasi razia malam gabungan pada 15/10/2026.

​Kegiatan patroli dan razia ini dipimpin langsung oleh Lurah Sindangkasih, dengan melibatkan personel Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kelurahan, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), serta mendapat dukungan penuh dari Satuan Samapta (Sabhara) Polres Purwakarta.

​Langkah tegas dan preventif ini diambil sebagai upaya bersama dalam menjaga kondusivitas wilayah, mencegah potensi gangguan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta mengantisipasi maraknya aksi kejahatan jalanan, kenakalan remaja, maupun aktivitas yang berpotensi meresahkan warga pada malam hari.

​Lurah Sindangkasih menyampaikan bahwa razia gabungan ini menyasar sejumlah titik rawan keramaian, lokasi nongkrong pemuda/pemudi hingga larut malam, serta jalur-jalur protokol yang berpotensi menjadi area balap liar maupun tindakan kriminal.

​"Kami bergerak cepat melaksanakan arahan Bupati Om Zein untuk memastikan keamanan dan kenyamanan warga Sindangkasih. Lewat razia malam gabungan ini, kami memberikan imbauan humanis sekaligus tindakan tegas bagi siapa saja yang masih berkumpul tanpa alasan yang jelas melewati batas jam malam yang ditentukan," ujar Hasan Lurah Sindangkasih.

​Dalam pelaksanaannya, tim gabungan mengedepankan pendekatan secara persuasif dan edukatif. Petugas mendatangi kelompok warga atau remaja yang masih beraktivitas di atas jam operasional yang diperbolehkan untuk segera membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing.

​Pemerintah Kelurahan Sindangkasih mengimbau seluruh elemen masyarakat, khususnya para orang tua, untuk turut serta mengawasi anak-anak mereka agar tidak berada di luar rumah pada malam hari jika tidak ada keperluan mendesak.

​Dengan sinergi antara aparat kelurahan, TNI, Polri, dan partisipasi masyarakat, diharapkan wilayah Kelurahan Sindangkasih dan Kabupaten Purwakarta secara keseluruhan tetap aman, tertib, dan kondusif. (Red)

Dapat Nomor Urut 3, Jajang Hermawan Siap Lanjutkan Kepemimpinan dan Pembangunan Desa Kalihurip

​KALIHURIP, Karawang – Calon Kepala Desa (Cakades) Incumbent Desa Kalihurip, Jajang Hermawan, resmi mendapatkan nomor urut 3 dalam pengundian nomor urut calon Kepala Desa Kalihurip. Dengan ditetapkannya nomor urut ini, Jajang Hermawan menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan roda pemerintahan dan pembangunan Desa Kalihurip ke arah yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

​Nomor urut 3 disambut hangat oleh Jajang Hermawan dan para pendukungnya. Menurutnya, nomor 3 memiliki makna filosofis tersendiri yang melambangkan keseimbangan, persatuan, serta tiga pilar utama pembangunan desa: kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

​"Alhamdulillah, pengundian nomor urut berjalan lancar dan kondusif. Angka 3 ini menjadi simbol komitmen kami untuk terus menjaga persatuan warga serta melanjutkan program-program prioritas yang sudah dan sedang berjalan di Desa Kalihurip. Kepemimpinan adalah keberlanjutan, dan saya siap mendedikasikan diri kembali demi kemajuan seluruh masyarakat Kalihurip," ujar Jajang Hermawan.

​Selama masa kepemimpinannya sebelumnya, Jajang Hermawan telah memimpin berbagai program strategis, mulai dari peningkatan infrastruktur desa, tata kelola pemerintahan yang transparan, hingga pemberdayaan ekonomi warga lokal. Pada periode mendatang, ia mengusung visi kelanjutan pembangunan yang berfokus pada:

1. ​Infrastruktur & Lingkungan: Melanjutkan perbaikan dan peningkatan sarana prasarana serta fasilitas umum desa.

2. ​Pelayanan Publik & Digitalisasi: Meningkatkan kualitas pelayanan warga yang cepat, ramah, dan berbasis kemudahan akses.

3. ​Pemberdayaan Ekonomi & Kesejahteraan: Memperkuat potensi lokal, UMKM, serta program sosial bagi seluruh lapisan masyarakat Desa Kalihurip.

​Jajang Hermawan juga mengimbau seluruh masyarakat Desa Kalihurip untuk menyambut Pesta Demokrasi Pilkades ini dengan penuh kedamaian, menjaga silaturahmi, dan tidak terpecah belah oleh perbedaan pilihan.

​"Pilkades adalah ajang silaturahmi dan adu gagasan demi kebaikan desa tercinta. Mari kita jaga kebersamaan dan kondusivitas Desa Kalihurip. Jangan lupa, ingat dan pilih nomor 3 untuk Kalihurip yang lebih maju dan berkelanjutan," tutup Jajang. (***)