Erupsi Anak Krakatau, MBG di Purwakarta Dihentikan Sementara! Ini Kata BGN

PURWAKARTA — Erupsi Gunung Anak Krakatau mulai berdampak pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah. Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penyesuaian sementara operasional MBG di daerah yang menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akibat dampak erupsi.

Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu wilayah di Jawa Barat yang masuk dalam daftar penyesuaian tersebut.

Berdasarkan informasi BGN per 7 September 2026, sejumlah daerah di Jawa Barat menerapkan PJJ sebagai langkah antisipasi terhadap dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Wilayah tersebut meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kota Depok, dan Kabupaten Purwakarta.

Sejalan dengan kebijakan PJJ, pemberian MBG di satuan pendidikan yang tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka dihentikan sementara.

BGN menegaskan kebijakan tersebut bukan merupakan penghentian program MBG secara nasional, melainkan penyesuaian operasional untuk mengikuti kondisi pembelajaran dan mempertimbangkan keselamatan peserta didik.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menjelaskan bahwa penyesuaian operasional MBG dilakukan sebagai respons terhadap kondisi darurat yang memengaruhi kegiatan belajar mengajar.

Menurut BGN, ketika sekolah menerapkan PJJ dan peserta didik tidak berada di satuan pendidikan, operasional pemberian MBG di sekolah turut disesuaikan.

Kebijakan tersebut diberlakukan selama pembelajaran tatap muka ditiadakan dan akan dievaluasi mengikuti perkembangan kondisi di masing-masing wilayah.

Masuknya Kabupaten Purwakarta dalam daftar wilayah penyesuaian MBG menjadi perhatian tersendiri karena program tersebut menyasar peserta didik di berbagai satuan pendidikan.

Namun hingga Senin, 7 September 2026, BGN belum merinci jumlah penerima manfaat, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), maupun jumlah sekolah di Kabupaten Purwakarta yang secara spesifik terdampak penghentian sementara tersebut.

Karena itu, informasi mengenai jumlah siswa penerima MBG yang terdampak masih menunggu data resmi dari BGN maupun pemerintah daerah.

BGN memastikan penyesuaian ini tidak berarti Program MBG dihentikan secara nasional.

Operasional MBG hanya mengikuti kondisi di daerah yang terdampak dan menerapkan kebijakan PJJ. Setelah kegiatan pembelajaran tatap muka kembali berlangsung dan kondisi dinilai memungkinkan, operasional MBG akan disesuaikan kembali.

Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah kehati-hatian pemerintah di tengah dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang juga mengganggu aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah.

Erupsi Anak Krakatau sendiri telah berdampak luas terhadap aktivitas transportasi dan pendidikan. Sejumlah bandara ditutup akibat abu vulkanik, sementara sekolah di beberapa wilayah mengalihkan kegiatan belajar mengajar ke sistem jarak jauh.

Di tengah kondisi tersebut, masyarakat diminta mengikuti informasi resmi pemerintah mengenai perkembangan erupsi dan sebaran abu vulkanik.

Khusus bagi orang tua siswa di wilayah terdampak, penerapan PJJ menjadi salah satu langkah untuk mengurangi aktivitas anak di luar rumah selama kondisi udara dan sebaran abu masih dipantau.

Bagi masyarakat Purwakarta, perkembangan kebijakan pendidikan dan operasional MBG selanjutnya masih akan bergantung pada kondisi di lapangan serta keputusan pemerintah daerah dan BGN.

Inspirasi News akan terus memantau perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau, termasuk dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan penyaluran MBG di Kabupaten Purwakarta. (FT)

Abu Anak Krakatau Mengarah ke Jawa Barat, Purwakarta Mulai Waspada

PURWAKARTA – Erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda mulai memberikan dampak hingga wilayah Jawa Barat. Sebaran abu vulkanik terpantau memasuki sejumlah wilayah, sementara masyarakat Kabupaten Purwakarta diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi paparan abu.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui pemantauan Senin (7/9/2026) pukul 07.00 WIB mendeteksi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada lapisan atmosfer hingga ketinggian 15.000 kaki atau sekitar 4,5 kilometer.

Pada lapisan tersebut, abu bergerak dari arah tenggara menuju barat laut dan mencakup sebagian wilayah Banten, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, serta perairan di sekitarnya. BMKG juga memperkirakan sebaran abu terus bergerak mengikuti dinamika angin.

Kondisi tersebut membuat wilayah Jawa Barat, termasuk Purwakarta, perlu meningkatkan kesiapsiagaan. Namun, hingga Senin siang belum terdapat data resmi yang menunjukkan seluruh wilayah Purwakarta memiliki tingkat paparan yang sama.

“Abu vulkanik diperkirakan makin menyebar ke arah barat,” demikian informasi BMKG dalam pembaruan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada Senin pagi.

Di tengah meluasnya sebaran abu, aktivitas Gunung Anak Krakatau masih menjadi perhatian. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempertahankan status gunung api tersebut pada Level III atau Siaga.

Episode erupsi menerus yang berlangsung sekitar 25 jam telah berakhir pada Minggu (6/9/2026) pukul 00.04 WIB. Meski demikian, aktivitas vulkanik belum sepenuhnya berhenti dan potensi terjadinya letusan berikutnya masih menjadi perhatian.

Kondisi ini membuat masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak diminta tidak mengabaikan perkembangan informasi resmi dari pemerintah.

Di Purwakarta, langkah antisipasi mulai dilakukan. BPBD Kabupaten Purwakarta menginformasikan sejumlah langkah kesiapsiagaan bagi masyarakat menghadapi potensi abu vulkanik.

Masyarakat yang melihat atau merasakan adanya abu vulkanik diminta menggunakan masker, terutama ketika harus melakukan aktivitas di luar ruangan.

Warga juga dianjurkan mengurangi aktivitas di luar rumah ketika konsentrasi abu meningkat serta menutup pintu, jendela dan ventilasi rumah agar abu tidak mudah masuk ke dalam ruangan.

Sementara itu, di Kecamatan Plered, aparat kepolisian dilaporkan telah turun membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak abu vulkanik.

Meski demikian, belum ada dasar data resmi yang cukup untuk menyebut Plered sebagai kecamatan dengan paparan abu paling tinggi di Purwakarta. Kondisi tersebut masih membutuhkan pengukuran dan laporan resmi dari instansi berwenang.

Abu vulkanik tidak hanya berpotensi mengganggu kualitas udara dan jarak pandang di permukaan, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi keselamatan penerbangan.

BMKG menyebut abu pada lapisan atmosfer yang lebih tinggi dapat mengganggu jalur penerbangan. Sebaran abu bahkan telah berdampak terhadap operasional sejumlah bandar udara di Indonesia.

Karena itu, masyarakat Purwakarta diminta tetap tenang namun waspada. Warga sebaiknya tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial sebelum dipastikan kebenarannya.

Jika terjadi hujan abu, masyarakat disarankan menggunakan masker dan pelindung mata serta mengurangi aktivitas di luar rumah. Abu yang menempel di permukaan juga sebaiknya tidak disapu dalam kondisi kering agar partikelnya tidak kembali beterbangan dan terhirup.

Narasumber utama: Badan Geologi/PVMBG Kementerian ESDM, BMKG, BPBD Kabupaten Purwakarta, serta aparat dan masyarakat di wilayah terdampak. (FT)

Bikin Haru! Suara Santri Cilik Menggema di Maulid Nabi Desa Cimahi

PURWAKARTA — Suasana haru dan bangga mewarnai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Mushola Albahriyah, Desa Cimahi, Kabupaten Purwakarta. Sabtu (05/09/2016)

Perhatian para jamaah tertuju pada penampilan sejumlah anak-anak pengajian yang tampil membacakan Barzanji dengan lancar dan fasih. Mereka melantunkan syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan bagian dari tradisi keagamaan dalam peringatan Maulid Nabi.

Penampilan para santri cilik tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat yang hadir. Kemampuan mereka menghafal dan melantunkan bacaan Barzanji dinilai menjadi gambaran positif dari pembinaan keagamaan sejak usia dini.

Kepala Desa Cimahi, Asep Saepul Bahrie, yang turut menghadiri kegiatan tersebut mengaku bangga melihat antusiasme dan kemampuan anak-anak dalam mengikuti kegiatan keagamaan.

"Selaku orang tua tentunya pasti sangat membanggakan melihat anaknya bisa tampil membaca Barzanji. Dan selaku pemerintahan desa, kami tentunya sangat gembira karena berkembangnya syiar Islam sampai ke pelosok," ujar Asep.

Menurutnya, kegiatan keagamaan yang melibatkan anak-anak dan remaja memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi penerus.

Ia berharap pembinaan keagamaan yang dilakukan secara rutin dapat menanamkan nilai-nilai akhlak dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW sejak dini.

"Insya Allah, jika generasi penerus semuanya seperti ini—berakhlakul karimah dan mencintai Nabi—maka negara akan menjadi kuat," tegasnya.

Kegiatan Maulid Nabi di Mushola Albahriyah tersebut turut dihadiri masyarakat, para orang tua santri, serta unsur pemerintahan dan keamanan setempat. Di antaranya perwakilan Pemerintah Desa Cimahi, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa Desa Cimahi.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan yang melibatkan anak-anak dan remaja di lingkungan masyarakat.

Melalui pengajian dan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin, masyarakat berharap minat belajar agama generasi muda di Desa Cimahi semakin meningkat.

Pembinaan tersebut diharapkan tidak hanya membentuk generasi yang memiliki pengetahuan dan kecerdasan, tetapi juga memiliki akhlak, moral, serta kepedulian terhadap lingkungan sosial.

Dengan demikian, kegiatan keagamaan di tingkat desa dapat menjadi salah satu ruang bagi anak-anak untuk tumbuh dengan nilai-nilai positif sekaligus memperkuat kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. (AGUS)

Pengendara PCX Mengaku Dicegat Mata Elang di Pemalang, Diminta Uang Rp6 Juta

PEMALANG — Aksi dugaan pencegatan dan penagihan kendaraan di jalan umum kembali menjadi perhatian di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sabtu (05/09/2026)

Seorang pengendara sepeda motor Honda PCX warna hitam, Dwi Anto Prabowo, mengaku mengalami pencegatan oleh sekelompok orang saat melintas di kawasan Bojongbata, Pemalang.

Peristiwa tersebut disebut terjadi ketika Dwi mengendarai Honda PCX dari arah selatan menuju Pemalang. Saat berada di kawasan Bojongbata, perjalanan Dwi disebut terhenti setelah sepeda motornya diduga dicegat oleh sejumlah orang.

Menurut keterangan Dwi, setelah dilakukan pencegatan, dirinya kemudian dibawa ke salah satu rumah. Di lokasi tersebut, menurut pengakuannya, berlangsung proses mediasi terkait kendaraan yang dibawanya.

Namun, Dwi mengaku keberatan karena dalam proses tersebut dirinya diminta menyediakan uang sebesar Rp6 juta untuk menyelesaikan persoalan kendaraan tersebut.

“Memang kronologinya seperti itu. Saya dibawa ke salah satu rumah dan di sana didamaikan. Saya diminta uang tebusan sebesar Rp6 juta,” ungkap Dwi saat dikonfirmasi wartawan.

Dwi juga mengungkapkan, dalam proses tersebut terdapat pihak yang diduga berasal dari kelompok penagih kendaraan yang kemudian menawarkan pinjaman uang untuk memenuhi permintaan pembayaran tersebut.

Menurut Dwi, uang tersebut nantinya harus dikembalikan bersamaan dengan proses pengambilan unit kendaraan.

Keterangan tersebut masih merupakan pengakuan dari pihak Dwi dan belum mendapatkan konfirmasi maupun penjelasan dari pihak lain yang disebut dalam peristiwa tersebut.

Persoalan tersebut menjadi perhatian lebih lanjut setelah Dwi menyebut adanya seseorang yang diduga merupakan oknum aparat dalam proses mediasi.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, identitas orang yang dimaksud maupun instansi tempatnya bertugas belum dapat dipastikan secara independen.

Redaksi juga belum memperoleh keterangan resmi dari pihak yang disebut maupun institusi terkait mengenai dugaan tersebut.

Karena itu, informasi mengenai dugaan keterlibatan aparat tersebut masih sebatas keterangan dari pihak yang mengaku mengalami peristiwa dan memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penagihan kendaraan di ruang publik, terutama apabila dalam praktiknya terdapat tindakan pencegatan, membawa pengendara ke lokasi tertentu, serta permintaan sejumlah uang untuk penyelesaian persoalan kendaraan.

Masyarakat berharap persoalan tersebut dapat dijelaskan secara terbuka oleh pihak-pihak terkait sehingga tidak menimbulkan keresahan.

Setiap proses penagihan maupun penyelesaian persoalan kendaraan diharapkan dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, wartawan masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan berimbang.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut maupun pihak terkait dalam pemberitaan ini. (SOLIHIN)

DPRD Purwakarta Gelar Rapat Paripurna Kesepakatan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027

Foto: penandatanganan nota kesepakatan bersama KUA dan PPAS 2027 

​PURWAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan serta pengambilan keputusan mengenai Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 pada Jumat (04/09/2026).

​Rapat yang berlangsung secara khidmat di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Purwakarta ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

​Agenda utama dari rapat paripurna ini adalah memfinalisasi dan menyepakati kerangka dasar kebijakan anggaran daerah yang tertuang dalam KUA-PPAS TA 2027. Kesepakatan ini menjadi pijakan krusial bagi Pemkab Purwakarta dan DPRD dalam merancang serta menyusun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menuju penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027.

​Melalui penandatanganan Nota Kesepakatan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan program-program prioritas secara tepat sasaran, efektif, dan transparan demi mendorong pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purwakarta pada tahun anggaran mendatang.