-->

NASIONAL


PENDIDIKAN

Rabu, 18 November 2026

Tiga Mobil Wartawan Dilempari Batu, Diduga Terkait Penelusuran Penjualan Solar ke Galian

SEMARANG – Dugaan aksi intimidasi dan kekerasan terhadap awak media terjadi di wilayah Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tiga unit mobil yang digunakan awak media mengalami kerusakan setelah diduga menjadi sasaran pengejaran dan pelemparan batu oleh sekelompok orang tidak dikenal pada Rabu dini hari (18/11/2026).

Rangkaian peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas penelusuran awak media terhadap praktik pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar secara berulang di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), serta dugaan penjualan solar kepada pihak pengelola galian di wilayah Kabupaten Semarang.

Peristiwa bermula ketika awak media sedang berada di SPBU 44.501.39, Terboyo Kulon, Jalan Yos Sudarso, Kota Semarang. Di lokasi tersebut, awak media melihat sejumlah mobil dump truck melakukan pengisian solar dengan pola yang dinilai tidak biasa.

Setelah mengisi BBM, sejumlah kendaraan terlihat memarkirkan diri di halaman SPBU. Namun, beberapa menit kemudian, beberapa dump truck kembali mundur menuju dispenser untuk melakukan pengisian solar berikutnya.

Aktivitas tersebut menarik perhatian awak media yang kemudian berupaya meminta penjelasan kepada operator SPBU.

Operator yang mengaku bernama Hakim menjelaskan bahwa pengisian menggunakan barcode hanya dapat dilakukan satu kali. Namun, menurutnya, nominal pengisian juga bergantung pada kapasitas dispenser yang digunakan.

"Pengisian itu menggunakan barcode hanya bisa satu kali. Kalau kendaraan melakukan pengisian sampai 200 liter atau sekitar Rp1.360.000, itu tergantung dispensernya. Ada dispenser yang maksimal Rp990.000, ada juga yang bisa langsung Rp1.360.000. Jadi, kalau kapasitasnya belum mencukupi, pengisian bisa terlihat dilakukan beberapa kali," jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa berdasarkan SOP yang berlaku, pengisian berikutnya seharusnya memiliki jeda waktu sekitar satu jam. Meski demikian, pelaksanaannya disebut bergantung pada operator yang bertugas.

Setelah memperoleh keterangan dari operator, salah satu kendaraan awak media kemudian mengikuti perjalanan dump truck yang sebelumnya terlihat melakukan pengisian solar.

Penelusuran tersebut mengarah ke sebuah lokasi galian di kawasan Parakan, Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

Di lokasi tersebut, awak media mewawancarai seorang pengemudi dump truck bernomor polisi B 9923 KIU yang enggan menyebutkan identitasnya.

Dalam wawancara itu, pengemudi mengaku menjual BBM jenis solar kepada pihak pengelola galian dengan harga Rp8.500 per liter.

"Solar ini saya jual ke pihak galian dengan harga Rp8.500 per liter," ungkapnya.

Namun, wawancara tersebut tidak berlangsung lama. Seorang perempuan yang diduga sebagai koordinator di lokasi galian tiba-tiba menghentikan komunikasi antara awak media dan pengemudi. Perempuan tersebut kemudian meminta pengemudi melanjutkan aktivitasnya.

Di lokasi yang sama, awak media juga melihat sebuah kempu atau tangki penampungan yang diduga digunakan untuk menyimpan BBM jenis solar dengan kapasitas mencapai ribuan liter.

Situasi kemudian memanas setelah seorang pria bersepeda motor bernomor polisi H 5752 OV mendatangi awak media. Pria yang mengaku bernama Roy tersebut melarang aktivitas dokumentasi dan diduga berupaya merampas telepon genggam milik wartawan.

"Kenapa video-video?" ujarnya dengan nada tinggi.

Merasa situasi semakin tidak kondusif, awak media memutuskan meninggalkan lokasi untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik.

Namun, perjalanan meninggalkan lokasi justru berujung pada insiden yang membahayakan keselamatan awak media.

Dalam perjalanan, sekelompok orang yang diperkirakan berjumlah belasan orang dengan menggunakan sepeda motor diduga menghadang dan mengejar kendaraan awak media.

Aksi kejar-kejaran terjadi hingga kendaraan tersebut dilempari batu. Akibatnya, mobil mengalami kerusakan cukup serius, terutama pada bagian kaca belakang.

Untuk mengamankan diri sekaligus melaporkan kejadian tersebut, awak media berupaya menuju Polda Jawa Tengah.

Pada waktu yang bersamaan, kendaraan awak media lainnya yang sedang melakukan penelusuran di area parkir puluhan dump truck di kawasan Batu Lor, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak, juga mengalami pengejaran oleh sekelompok orang tidak dikenal.

Mobil tersebut turut menjadi sasaran pelemparan batu hingga menyebabkan kaca belakang mengalami kerusakan parah.

Insiden serupa juga dialami kendaraan ketiga. Mengetahui dua kendaraan rekannya telah mengalami kerusakan, awak media yang berada di kendaraan tersebut berinisiatif menyelamatkan diri ke Polsek Sayung.

Setelah situasi dirasakan cukup aman, mereka bermaksud menyusul rekan-rekannya yang berada di Polda Jawa Tengah.

Namun, belum lama meninggalkan Polsek Sayung, kendaraan tersebut kembali diduga menjadi sasaran pengejaran sekelompok orang tidak dikenal.

Kelompok tersebut disebut menggunakan masker dan penutup kepala menyerupai atribut ninja. Mereka diduga melempari kendaraan menggunakan batu serta benda yang diduga ditembakkan dari senjata jenis airsoft gun.

Akibat kejadian itu, kaca belakang mobil pecah dan spion sebelah kiri mengalami kerusakan.

Kasus Dilaporkan ke Polda Jateng dan Polres Demak

Atas rangkaian peristiwa tersebut, awak media menyatakan telah melaporkan kejadian ke Polda Jawa Tengah dan Polres Demak untuk ditindaklanjuti melalui penyelidikan.

Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengungkap identitas para pelaku, motif pengejaran dan pelemparan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Selain dugaan kekerasan terhadap awak media, aktivitas pengisian solar berulang di SPBU dan pengakuan pengemudi dump truck mengenai penjualan solar kepada pihak pengelola galian juga perlu mendapat perhatian dan klarifikasi dari instansi terkait.

Pihak pengelola SPBU, pengelola galian, maupun pihak-pihak yang disebut dalam penelusuran tersebut perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari kepolisian mengenai identitas pelaku, motif kejadian, maupun hasil penyelidikan atas laporan tersebut.

Peristiwa ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan awak media dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Publik kini menunggu langkah aparat penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku di balik dugaan pengejaran dan pelemparan terhadap tiga kendaraan awak media, sekaligus memastikan apakah terdapat keterkaitan dengan penelusuran dugaan distribusi dan penjualan solar di wilayah tersebut. (SRI)

Kiai Maman Desak Kemenhaj Matangkan Persiapan Haji 2027 Sejak Dini!

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, KH Maman Imanulhaq, meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M dilakukan secara terencana, terukur, dan lebih dini.

Menurut Kiai Maman, rampungnya kesepakatan penyelenggaraan haji antara Pemerintah Arab Saudi dan negara-negara peserta menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mempercepat kesiapan teknis maupun pelayanan kepada jemaah.

“Persiapan haji 2027 tidak boleh hanya berhenti pada kesepakatan dan penyusunan jadwal. Pemerintah harus memastikan seluruh kebutuhan pelayanan jemaah dipersiapkan sejak sekarang. Jangan sampai kita kembali disibukkan dengan persoalan teknis ketika waktu keberangkatan semakin dekat,” ujar Kiai Maman di Jakarta, Rabu (18/11).

Ia menilai, penetapan rencana perjalanan haji yang menjadwalkan jemaah masuk asrama mulai 10 April 2027 harus segera ditindaklanjuti dengan kesiapan seluruh komponen penyelenggaraan.

Menurutnya, ada sejumlah aspek yang harus menjadi perhatian serius Kemenhaj, mulai dari kepastian kuota, biaya haji, pemvisaan, akomodasi, transportasi, konsumsi, pelayanan kesehatan, hingga kesiapan petugas haji.

Kiai Maman juga menyoroti transformasi pola kerja Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Ia berharap perubahan sistem penyelenggaraan haji diikuti dengan peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan kepada jemaah.

“Transformasi penyelenggaraan haji harus dirasakan langsung oleh jemaah. Bukan sekadar perubahan struktur organisasi atau pola kerja birokrasi, tetapi harus menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, manusiawi, dan berkualitas,” tegasnya.

Selain itu, ia meminta Kemenhaj memperkuat perlindungan jemaah selama proses pelunasan biaya haji. Pengawasan terhadap potensi pungutan liar, penipuan, dan praktik travel ilegal harus dilakukan secara konsisten hingga ke tingkat daerah.

Kiai Maman juga mengingatkan pentingnya pendekatan pelayanan yang inklusif, terutama bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Pendampingan administrasi, perekaman biometrik, pemeriksaan kesehatan, hingga pelayanan di Tanah Suci harus dipastikan berjalan dengan baik.

“Jangan sampai jemaah lansia dan penyandang disabilitas hanya menjadi perhatian dalam slogan. Mereka harus mendapatkan kemudahan dan pendampingan nyata sejak proses persiapan di daerah hingga kembali ke Tanah Air,” katanya.

Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Kiai Maman menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kesiapan penyelenggaraan haji melalui fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran.

Ia berharap penyelenggaraan Haji 2027 menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola haji yang transparan, akuntabel, profesional, serta berorientasi sepenuhnya pada keselamatan dan kenyamanan jemaah.

“Ukuran keberhasilan haji bukan hanya berapa banyak jemaah yang diberangkatkan, tetapi bagaimana negara hadir memberikan pelayanan terbaik dan memastikan seluruh hak jemaah terpenuhi,” pungkasnya.

Program Gentengisasi Majalengka Disorot, Distribusi 2,4 Juta Genteng Diduga Bermasalah

MAJALENGKA – Pelaksanaan program gentengisasi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menjadi sorotan publik. Program yang melibatkan pendistribusian jutaan genteng tersebut kini diwarnai polemik, mulai dari kericuhan dalam pelaksanaan kegiatan hingga dugaan ketidaksesuaian standar mutu produk yang didistribusikan.

Koperasi Pemasaran Perajin Genteng Jatiwangi (Kopegja) diketahui berperan sebagai pengelola pendistribusian sebanyak 2,4 juta genteng di wilayah Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Aktivitas pendistribusian tersebut tercatat berlangsung pada Rabu (18/11/2026).

Namun, di tengah besarnya jumlah genteng yang disalurkan, muncul dugaan bahwa sekitar 20 persen dari keseluruhan produk yang didistribusikan tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dugaan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Sebab, program berskala besar yang melibatkan distribusi jutaan produk seharusnya didukung sistem pengawasan mutu, pemeriksaan spesifikasi teknis, serta mekanisme pertanggungjawaban yang transparan.

Publik pun berhak mempertanyakan bagaimana proses pengadaan, pemilihan produk, pemeriksaan kualitas, hingga pengawasan distribusi dilaksanakan. Apakah seluruh genteng yang disalurkan telah melalui proses verifikasi dan memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan?

Selain Kopegja sebagai pengelola distribusi, perhatian juga tertuju pada peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengawasan program tersebut.

Sejumlah pejabat daerah, di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Rumkintan, serta Kepala Dinas DK2UKM yang kini menjabat di Bappeddalitbangda, turut menjadi sorotan terkait fungsi koordinasi, pengawasan, dan evaluasi program.

Sejauh mana masing-masing pejabat menjalankan tugas dan kewenangannya? Siapa yang bertanggung jawab memastikan kualitas genteng sebelum didistribusikan? Bagaimana pula mekanisme penyelesaian apabila ditemukan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis?

Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban terbuka dari pihak-pihak terkait agar polemik tidak berkembang menjadi saling lempar tanggung jawab.

Sorotan semakin menguat setelah pelaksanaan kegiatan diwarnai kericuhan yang turut menyeret nama dan citra Bupati Majalengka. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan, koordinasi, serta tanggung jawab para pejabat yang terlibat dalam penyelenggaraan program gentengisasi.

Untuk menjernihkan persoalan, Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu membuka informasi secara transparan, termasuk data jumlah genteng yang didistribusikan, spesifikasi teknis produk, hasil pemeriksaan mutu, dokumen sertifikasi SNI, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan.

Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian standar, pemeriksaan independen dan pengujian laboratorium perlu dilakukan guna memastikan kualitas produk sekaligus menentukan langkah tindak lanjut yang tepat.

Kopegja sebagai pengelola distribusi juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme seleksi produk, pemasok, pengendalian kualitas, serta dasar penerimaan genteng yang kemudian disalurkan kepada masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memberikan klarifikasi normatif. Masyarakat membutuhkan keterbukaan data dan pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi.

Program gentengisasi pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan industri dan perajin genteng lokal. Karena itu, persoalan tata kelola maupun dugaan ketidaksesuaian mutu jangan sampai mengaburkan tujuan utama program tersebut.

Kini, masyarakat menunggu penjelasan resmi dari seluruh pihak terkait. Apakah seluruh 2,4 juta genteng yang didistribusikan telah memenuhi standar yang dipersyaratkan, atau masih terdapat persoalan kualitas yang perlu ditelusuri dan dipertanggungjawabkan?

Transparansi dan evaluasi menyeluruh menjadi penting agar program yang menyangkut kepentingan publik tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuan, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, distribusi, pengawasan mutu, hingga hasil yang dirasakan masyarakat.

(ROJAN)

Ribuan Warga Aceh Terdampak Banjir, Kiai Maman Desak Bantuan Segera ke Aceh

Penulis: Vicky Anggriawan

Editor: Rach Alida Bahaweres

JAKARTA– Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Maman Imanulhaq, meminta pemerintah segera mempercepat evakuasi dan memastikan bantuan menjangkau seluruh warga terdampak banjir di sejumlah wilayah Aceh. 

Selain meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan warga, ia juga meminta agar pemenuhan kebutuhan dasar terpenuhi agar tidak semakin terbebani akibat bencana banjir. 

"Kami meminta pemerintah segera melakukan evakuasi terhadap warga terdampak banjir di Aceh. Langkah cepat ini penting untuk meminimalkan risiko dan menyelamatkan masyarakat. Selain itu, kebutuhan dasar para korban juga harus dipenuhi," ujar Kiai Maman, sapaan akrabnya, di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan laporan sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 November 2026, banjir di Kabupaten Aceh Tamiang berdampak terhadap 18.158 jiwa atau 5.785 kepala keluarga. 

Sebanyak 5.088 warga mengungsi. Banjir juga merendam sekitar 885 rumah, berdampak pada 158 hektare lahan persawahan, serta menyebabkan enam titik atau ruas jalan di Kecamatan Tenggulun tidak dapat dilalui.

Selain Aceh Tamiang, banjir melanda Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Barat, dan sejumlah wilayah lainnya. Sementara itu, banjir dan tanah longsor di Aceh Tengah dilaporkan telah menimbulkan korban jiwa.

Kiai Maman meminta BNPB, BPBD, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi agar bantuan segera menjangkau seluruh korban, termasuk warga yang masih bertahan di rumah maupun berada di wilayah terisolasi akibat akses jalan terputus.

"Kasihan masyarakat yang menjadi korban. Mereka sudah kehilangan tempat tinggal dan harus menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai penderitaan mereka bertambah karena bantuan terlambat datang. Negara harus hadir memastikan seluruh warga mendapatkan pertolongan," tegas legislator asal Jawa Barat tersebut.

Ia menekankan, pemerintah harus segera menyalurkan makanan siap saji, air bersih, pakaian, selimut, serta perlengkapan khusus bagi bayi dan perempuan. Ketersediaan tempat pengungsian yang layak, fasilitas sanitasi, dan pelayanan kesehatan juga harus dipastikan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

Menurut Kiai Maman, keterlambatan penanganan berisiko memperbesar dampak bencana, mulai dari munculnya penyakit, kerusakan tempat tinggal dan lahan pertanian, hingga hilangnya mata pencaharian masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah pemulihan sejak masa tanggap darurat.

Ia juga mendorong penguatan mitigasi bencana melalui sistem peringatan dini, pemantauan debit sungai, kesiapan personel, dan ketersediaan logistik. Penanganan harus berlanjut hingga rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

"Komisi VIII DPR RI akan terus mendorong dan mengawasi penanganan bencana ini. Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari evakuasi, pemenuhan kebutuhan pengungsi, hingga pemulihan pascabencana. Kita juga mengajak seluruh elemen masyarakat bergotong royong membantu saudara-saudara kita di Aceh," pungkasnya.

Sabtu, 14 November 2026

Kiai Maman Geram! Pesantren Tak Boleh Jadi Ruang Intimidasi Aparat

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB, Dr. KH. Maman Imanulhaq, meminta negara memberikan perlindungan maksimal kepada santri dan pesantren menyusul munculnya dugaan tindakan kekerasan dan intimidasi oleh oknum aparat di Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Pangandaran, Jawa Barat.

Menurut Kiai Maman, dua peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan institusi penegak hukum. Persoalan ini tidak cukup dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan individu, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi pola relasi antara aparat negara dengan lingkungan pendidikan pesantren.

"Pesantren adalah tempat anak-anak bangsa menuntut ilmu, membangun karakter, dan memperkuat akhlak. Santri datang untuk belajar, bukan untuk mengalami ketakutan, intimidasi, apalagi kekerasan. Negara wajib memastikan pesantren menjadi ruang pendidikan yang aman dan bermartabat," tegas Kiai Maman.

Ia menyoroti peristiwa di Sukoharjo yang melibatkan dugaan tindakan aparat kepolisian di lingkungan pesantren putri serta peristiwa di Pangandaran yang melibatkan dugaan kekerasan oleh oknum anggota TNI terhadap sejumlah santri dan santriwati.

Kiai Maman menegaskan bahwa kewenangan aparat dalam menjalankan tugas penegakan hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur dan hak-hak masyarakat, terlebih ketika berhadapan dengan anak-anak dan perempuan.

"Seragam dan kewenangan negara melekat pada tanggung jawab untuk melindungi rakyat. Aparat adalah pelindung masyarakat, bukan sumber ketakutan. Tidak boleh ada arogansi dan penyalahgunaan kekuasaan atas nama penegakan hukum," ujarnya.

Kiai Maman meminta institusi Polri dan TNI melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan profesional terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

Menurutnya, setiap tindakan yang terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Permintaan maaf dari institusi tidak boleh menjadi akhir penyelesaian tanpa pertanggungjawaban dan pemulihan terhadap korban.

"Jangan sampai permintaan maaf hanya menjadi cara meredam persoalan. Jika terbukti terjadi kekerasan atau penyalahgunaan kewenangan, harus ada sanksi tegas. Korban juga harus mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan yang memadai," katanya.

Ia juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi sentimen permusuhan antara komunitas pesantren dengan institusi TNI dan Polri.

"Kita menghormati TNI dan Polri sebagai institusi negara. Mayoritas aparat tentu menjalankan tugas dengan penuh pengabdian. Namun, kesalahan oknum tidak boleh dibiarkan merusak kepercayaan masyarakat. Justru penindakan yang tegas akan memperkuat kehormatan institusi," tambahnya.

Sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI, Kiai Maman mendorong Kementerian Agama memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta lembaga terkait untuk membangun sistem perlindungan santri dan pesantren.

Ia mengusulkan sejumlah langkah, mulai dari penyusunan protokol tindakan aparat di lingkungan pesantren, penguatan mekanisme pengaduan, pendampingan hukum, hingga pemulihan psikologis bagi santri yang menjadi korban kekerasan.

Menurutnya, pengakuan negara terhadap pesantren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren harus diwujudkan melalui kebijakan yang menjamin keamanan dan keberlangsungan pendidikan pesantren.

"Negara tidak boleh hanya hadir ketika membutuhkan kontribusi pesantren dalam pembangunan moral dan kebangsaan. Negara juga harus hadir ketika santri dan pesantren membutuhkan perlindungan," tegasnya.

Sebagai Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB, Kiai Maman menilai pesantren memiliki kontribusi historis dan strategis dalam perjalanan bangsa. Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan, melainkan juga kekuatan sosial dan kebudayaan yang ikut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ia menegaskan, perlindungan terhadap santri harus menjadi komitmen bersama, bukan sekadar respons sesaat ketika muncul kasus yang menjadi perhatian publik.

"Santri bukan warga negara kelas dua. Pesantren bukan wilayah tanpa perlindungan hukum. Dan seragam aparat bukan lisensi untuk bertindak sewenang-wenang. Negara harus hadir, hukum harus tegak, dan santri harus terlindungi. Melindungi santri berarti menjaga masa depan Indonesia," pungkas Kiai Maman.

INTERNASIONAL

RELIGI

SPORT

TNI POLRI


WISATA

© Copyright 2021 INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved