Baru Dua Bulan, Jalan di Jatitujuh Malah Pecah!

MAJALENGKA – Kondisi jalan penghubung Desa Randeganwetan–Desa Wanasalam, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, jalan yang baru selesai diperbaiki dan menjalani proses serah terima pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO) tersebut dilaporkan kembali mengalami kerusakan.

Kerusakan berupa retakan dan pecah pada sejumlah bagian permukaan jalan memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan konstruksi serta efektivitas pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Majalengka.

Padahal, proyek perbaikan jalan tersebut disebut-sebut menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah. Kondisi ini tentu disayangkan masyarakat karena jalan yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan menunjang aktivitas warga justru kembali mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat.

Berdasarkan keterangan warga sekitar, pekerjaan perbaikan jalan tersebut diperkirakan baru selesai sekitar dua bulan lalu. Namun, kerusakan sudah terlihat di beberapa titik.

“Ini mah tidak akan bertahan lama. Kalau hujan turun, kemungkinan jalan kembali rusak. Seharusnya meskipun anggarannya sedikit, pengerjaannya tetap harus maksimal,” ungkap seorang warga.

Warga lainnya juga meminta agar pelaksanaan proyek infrastruktur tidak dikerjakan secara asal-asalan. Menurutnya, kualitas pekerjaan harus menjadi prioritas agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jangan asal-asalan seperti ini. Jangan hanya memikirkan keuntungan pengusaha. Kalau hasilnya tidak memuaskan masyarakat, percuma saja,” ujarnya.

Menanggapi keluhan tersebut, awak media mencoba menghubungi pihak Dinas PUTR Kabupaten Majalengka melalui sambungan telepon.

Dalam keterangannya, pihak dinas menyatakan akan memanggil pihak pemborong untuk meminta penjelasan sekaligus mendorong agar kerusakan segera diperbaiki.

“Saya akan panggil pemborongnya dan meminta agar segera diperbaiki. Kalau memang fatal, saya akan melakukan blacklist untuk pekerjaan berikutnya, sesuai instruksi Pak Bupati,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Cabang UPTD PUTR Jatitujuh mengaku telah menghubungi pelaksana kegiatan agar segera melakukan perbaikan terhadap bagian jalan yang rusak.

“Saya sudah menghubungi pelaksananya agar segera diperbaiki. Kami juga tidak tahu ini milik siapa, yang kami tahu hanya pekerjanya. Pokoknya saya sudah bertindak tegas agar segera diperbaiki sebelum persoalan ini ramai di publik,” ujarnya.

Di sisi lain, pelaksana kegiatan menyampaikan bahwa dirinya telah bertanggung jawab dan mengaku sudah melakukan perbaikan terhadap bagian jalan yang mengalami kerusakan.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan disebabkan oleh buruknya kualitas hotmix, melainkan faktor alam. Ia juga menyebut pekerjaan tersebut telah melalui pengujian laboratorium dan pengambilan sampel inti beton aspal atau core drill.

“Saya sudah bertanggung jawab dan itu sudah diperbaiki oleh saya. Masalah jalan itu bukan karena kualitas hotmix, tetapi memang faktor alam. Pekerjaan juga sudah lulus uji laboratorium dan core drill. Menurut saya, sudah tidak ada masalah,” jelasnya.

Meski demikian, pernyataan tersebut masih perlu didukung dengan hasil pengujian teknis dan pemeriksaan kondisi jalan di lapangan secara menyeluruh untuk memastikan penyebab kerusakan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengusaha atau pemborong proyek belum berhasil dihubungi maupun ditemui untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Masyarakat berharap Dinas PUTR Kabupaten Majalengka tidak hanya sebatas meminta perbaikan, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pekerjaan, pengawasan, serta penggunaan anggaran proyek.

Pasalnya, pembangunan infrastruktur jalan menggunakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mendapatkan hasil pekerjaan yang berkualitas, aman, dan memiliki daya tahan sesuai spesifikasi teknis.

(RED)

Sikap Kasat Intelkam Polres Karawang Disayangkan, Penerbitan Surat Larangan Unjuk Rasa Dinilai Cederai Demokrasi

Foto: Humas Barisan Rakyat Indonesia Mahesa Jenar 

​KARAWANG — Langkah Kasat Intelkam Polres Karawang yang menerbitkan surat larangan pelaksanaan unjuk rasa menuai sorotan dan kekecewaan publik. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk pembatasan hak kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

​Humas LSM Barisan Rakyat Indonesia Mahesa Jenar menyayangkan terbitnya surat penolakan/pelarangan tersebut. Menurutnya, kepolisian seharusnya menjalankan fungsi pelayanan dan pengamanan, bukan justru membatasi atau melarang hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi di muka umum.

​"Kami sangat menyayangkan sikap Kasat Intelkam Polres Karawang. Dalam sistem hukum di Indonesia, mekanisme penyampaian pendapat di muka umum sifatnya adalah pemberitahuan, bukan perizinan. Surat yang diterbitkan tersebut mengesankan bahwa aparat kepolisian mengambil kewenangan untuk melarang, yang jelas bertentangan dengan semangat reformasi dan kebebasan berdemokrasi," ujar Mahesa.

​Lebih lanjut, Mahesa menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menegaskan bahwa tugas kepolisian adalah menerima surat pemberitahuan dan melakukan koordinasi pengamanan guna menjaga ketertiban umum, bukan melakukan intervensi berupa pelarangan secara sepihak

​Langkah pelarangan ini dinilai dapat menjadi preseden buruk bagi iklim demokrasi di Kabupaten Karawang, sekaligus berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas institusi Polri.

​"Kami mendesak Kapolres Karawang untuk melakukan evaluasi atas kebijakan Kasat Intelkam ini. Kepolisian seharusnya berdiri sebagai pelindung dan pengayom hak-hak sipil warga negara, bukan justru menjadi penghambat penyampaian aspirasi publik," tegasnya.

​Pihaknya menyatakan akan tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan langkah-langkah konstitusional lainnya, termasuk mengadukan tindakan ini ke Divisi Propam maupun Komnas HAM jika pembatasan hak berpendapat ini terus berlanjut.

Sampai narasi diterbitkan awak media belum berhasil mengkonfirmasi kasat intelkam polres Karawang, dan apa bila ada kekeliruan dalam pemberitaan sesuai amanat undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dalam Pasal 5 Ayat (1 dan 2) serta Pasal 1 Angka 11,12 dan 13 tentang hak jawab dan koreksi. (***)

Sikap Kasat Intelkam Polres Karawang Disayangkan, Penerbitan Surat Larangan Unjuk Rasa Dinilai Cederai Demokrasi

Foto: Humas Barak Indonesia Mahesa Jenar

​KARAWANG — Langkah Kasat Intelkam Polres Karawang yang menerbitkan surat larangan pelaksanaan unjuk rasa menuai sorotan dan kekecewaan publik. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk pembatasan hak kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

​Humas LSM Barisan Rakyat Indonesia Mahesa Jenar menyayangkan terbitnya surat penolakan/pelarangan tersebut. Menurutnya, kepolisian seharusnya menjalankan fungsi pelayanan dan pengamanan, bukan justru membatasi atau melarang hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi di muka umum.

​"Kami sangat menyayangkan sikap Kasat Intelkam Polres Karawang. Dalam sistem hukum di Indonesia, mekanisme penyampaian pendapat di muka umum sifatnya adalah pemberitahuan, bukan perizinan. Surat yang diterbitkan tersebut mengesankan bahwa aparat kepolisian mengambil kewenangan untuk melarang, yang jelas bertentangan dengan semangat reformasi dan kebebasan berdemokrasi," ujar Mahesa.

​Lebih lanjut, Mahesa menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menegaskan bahwa tugas kepolisian adalah menerima surat pemberitahuan dan melakukan koordinasi pengamanan guna menjaga ketertiban umum, bukan melakukan intervensi berupa pelarangan secara sepihak.

​Langkah pelarangan ini dinilai dapat menjadi preseden buruk bagi iklim demokrasi di Kabupaten Karawang, sekaligus berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas institusi Polri.

​"Kami mendesak Kapolres Karawang untuk melakukan evaluasi atas kebijakan Kasat Intelkam ini. Kepolisian seharusnya berdiri sebagai pelindung dan pengayom hak-hak sipil warga negara, bukan justru menjadi penghambat penyampaian aspirasi publik," tegasnya.

​Pihaknya menyatakan akan tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan langkah-langkah konstitusional lainnya, termasuk mengadukan tindakan ini ke Divisi Propam maupun Komnas HAM jika pembatasan hak berpendapat ini terus berlanjut.

Sampai narasi diterbitkan awak media belum berhasil mengkonfirmasi kasat intelkam polres Karawang, dan apa bila ada kekeliruan dalam pemberitaan sesuai amanat undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dalam Pasal 5 Ayat (1 dan 2) serta Pasal 1 Angka 11,12 dan 13 tentang hak jawab dan koreksi. (***)

Skandal Penyadapan Presiden Mengarah ke Makar, Siapa Dalang di Baliknya?

JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terus mendalami dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian. Penyidik kini turut menelusuri kemungkinan adanya unsur tindak pidana makar di balik praktik penyadapan tersebut.

Penyelidikan difokuskan pada dugaan adanya motif tersembunyi serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam upaya yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan yang sah.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026) malam, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah mengetahui persoalan tersebut setelah menerima laporan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Dalam keterangan pers lanjutan di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Rabu (4/11/2026), Yusril menyampaikan bahwa penyidik membuka kemungkinan untuk mengkaji perkara tersebut menggunakan ketentuan pidana terkait makar.

"Penyidik sedang mendalami apakah ada motif tersembunyi untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintahan Presiden Prabowo atau melibatkan aktor intelektual lain," ujar Yusril.

Menurutnya, penyidik juga tengah mengkaji kemungkinan penerapan Pasal 191 KUHP Nasional, dengan mempertimbangkan hasil penyelidikan dan bukti-bukti yang ditemukan.

Kasus yang diduga berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026 tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keamanan kepala negara dan perlindungan sistem komunikasi kenegaraan.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/11/2026), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penyadapan tanpa hak terhadap kepala negara, terlebih disertai dugaan penghapusan jejak elektronik atau log system, merupakan persoalan serius yang berpotensi mengancam kedaulatan negara.

"Kami berpendapat, apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap perbuatan mengarah ke perbuatan makar karena membahayakan keselamatan pimpinan negara," tegas Prasetyo Hadi.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan sejumlah perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Pengumuman disampaikan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026), yang dipimpin Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin.

Dua nama perwira tinggi Polri aktif yang disebut dalam pengumuman tersebut adalah Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso. Selain itu, nama Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo juga dikaitkan dengan perkara tersebut.

Berdasarkan pemaparan Kabareskrim, dugaan modus operandi dalam kasus ini dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon milik Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, hingga kalangan pengusaha ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri tanpa dilengkapi surat perintah resmi.

Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan sejumlah berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga bertujuan menghilangkan jejak digital atau log system yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan.

Perkembangan kasus ini turut mendapat perhatian kalangan akademisi dan pakar hukum pidana.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menjelaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal pada dasarnya dapat dijerat menggunakan ketentuan hukum terkait tindak pidana siber maupun aturan mengenai penyadapan.

Namun, menurutnya, perkara tersebut berpotensi berkembang ke arah tindak pidana makar apabila dalam proses pembuktian ditemukan adanya niat jahat (mens rea) untuk melumpuhkan kemampuan Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Pandangan serupa disampaikan mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Nasser. Ia menilai pembuktian adanya permufakatan jahat menjadi salah satu aspek penting yang harus didalami penyidik.

Menurutnya, penyidik perlu menemukan bukti konkret melalui pemeriksaan forensik digital terhadap barang bukti yang telah disita, termasuk 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat flashdisk.

Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat mengungkap tujuan penggunaan sistem penyadapan, pihak-pihak yang terlibat, serta ada atau tidaknya hubungan antara aktivitas tersebut dengan dugaan upaya mengganggu stabilitas pemerintahan.

Hingga Rabu (4/11/2026), pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengusut perkara tersebut secara menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto disebut telah memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar penanganan kasus dilakukan secara transparan, objektif, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Proses penyidikan selanjutnya diharapkan mampu mengungkap secara terang rangkaian peristiwa, motif, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan penyadapan ilegal tersebut. (FT)

Pasca-Isu Mantan Kapolri Jadi Tersangka, Puluhan Ribu Prajurit TNI Disebut Siaga, Ada Apa?

JAKARTA – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberikan tanggapan resmi terkait isu pengerahan pasukan besar-besaran dari tiga matra (AD, AL, AU) ke wilayah DKI Jakarta. Pergerakan prajurit ini mulai mencuat ke publik sejak Selasa (3/11/2026).

Isu pengerahan puluhan ribu personel ini berembus kencang tidak lama setelah penetapan status tersangka terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mantan Kapolri tersebut terjerat skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi situasi tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, menegaskan bahwa pergerakan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan dalam pelaksanaan tugas negara. 

Menurutnya, TNI dituntut untuk selalu dalam kondisi siap siaga untuk melindungi segenap bangsa serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"TNI senantiasa siap siaga menjaga NKRI dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Mayjen Muhammad Nas dalam keterangan resminya.

Meski demikian, pihak Mabes TNI enggan merinci maksud operasi dan agenda khusus di balik pengondisian pasukan ini. 

Kapuspen TNI juga tidak memberikan komentar saat dikonfirmasi apakah penyiagaan prajurit ini berkaitan dengan antisipasi aksi demonstrasi atau gejolak massa dalam waktu dekat.

Mengenai jumlah personel, Mabes TNI tidak merilis angka resmi. Namun, berdasarkan dokumen rencana operasional yang beredar di kalangan media, salah satu matra seperti TNI Angkatan Laut diduga telah menyiapkan tahapan siaga yang totalnya bisa mencapai puluhan ribu personel demi mengantisipasi perkembangan situasi keamanan di Ibu Kota. (FT)