Relawan Gemuk vs Relawan Kurus: Potret Politik Pasca Pilkada

Foto: Ilustrasi 

OPINI - Setiap Pilkada selalu meninggalkan dua hal: pemenang dan cerita di balik kemenangan. Di permukaan yang terlihat adalah euforia, pidato kemenangan, dan klaim kerja keras bersama. Namun di lapisan yang lebih dalam, ada dinamika yang sering tidak dibicarakan secara terbuka, yaitu nasib para relawan setelah pesta politik selesai.

Relawan adalah bagian penting dalam setiap kontestasi politik. Mereka hadir tanpa status formal, tanpa jaminan posisi, dan tanpa kepastian imbalan. Mereka bekerja menggerakkan dukungan, mendatangi warga, menyebarkan informasi, hingga memastikan mesin politik berjalan di lapangan. Dalam banyak kasus, mereka menjadi tulang punggung yang tidak terlihat.

Namun setelah kemenangan diraih, situasinya sering berubah.

Sebagian relawan mulai berada lebih dekat dengan lingkaran kekuasaan. Mereka memiliki akses, dikenal dalam ruang pengambilan keputusan, bahkan dalam beberapa kasus ikut terlibat dalam aktivitas yang beririsan dengan kebijakan atau proyek pemerintah. Di sisi lain, sebagian relawan lainnya kembali ke posisi semula: sebagai pendukung yang tidak lagi memiliki pengaruh apa pun.

Dari sinilah muncul istilah yang kini sering terdengar di percakapan publik: relawan gemuk dan relawan kurus.

Relawan gemuk merujuk pada mereka yang mendapatkan akses lebih besar setelah kemenangan politik. Sementara relawan kurus adalah mereka yang tetap berada di luar lingkaran kekuasaan, meskipun sama-sama pernah berjuang di masa kampanye.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan sederhana di tengah masyarakat: apakah kemenangan politik benar-benar milik semua yang terlibat, atau hanya milik sebagian kecil yang paling dekat dengan pusat kekuasaan?

Dalam logika ideal demokrasi, relawan seharusnya menjadi bagian dari partisipasi warga yang sehat. Mereka hadir karena kesadaran politik, bukan karena janji balasan. Namun dalam praktiknya, batas antara partisipasi dan kepentingan sering kali menjadi kabur. Politik tidak hanya soal ide dan dukungan, tetapi juga tentang akses dan distribusi pengaruh setelah kekuasaan terbentuk.

Di titik ini, muncul ketegangan yang tidak selalu terlihat secara terbuka. Ketika ruang kekuasaan terbatas, sementara pihak yang merasa berjasa cukup banyak, maka tidak semua orang bisa masuk ke dalam lingkaran yang sama. Seleksi terjadi, baik secara formal maupun informal.

Akibatnya, muncul persepsi ketimpangan di antara sesama relawan. Mereka yang tidak mendapatkan akses mulai mempertanyakan makna perjuangan yang telah dilakukan. Sementara mereka yang berada lebih dekat dengan kekuasaan sering kali dianggap sebagai kelompok yang “lebih beruntung” dalam membaca situasi politik.

Namun persoalan ini tidak sesederhana soal keberuntungan atau kedekatan personal. Ia berkaitan dengan cara kerja sistem politik yang belum sepenuhnya mampu memisahkan antara dukungan politik dan tata kelola pemerintahan.

Ketika batas itu kabur, ruang publik menjadi rentan terhadap kesan adanya pengaruh informal dalam pengambilan keputusan. Masyarakat tidak lagi hanya melihat lembaga resmi sebagai pusat kebijakan, tetapi juga jaringan di sekitar kekuasaan yang tidak selalu terlihat secara transparan.

Di sinilah pentingnya menjaga prinsip dasar pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Relawan boleh ada sebagai bagian dari dinamika politik, tetapi keputusan publik tetap harus berada dalam kerangka institusi, bukan kedekatan.

Jika setelah pilkada yang menguat hanya lingkaran di sekitar kekuasaan, sementara persoalan rakyat tetap tidak tersentuh, maka demokrasi kehilangan makna paling dasarnya. 

Faktanya isu tentang relawan yang mengatur proyek ini terjadi ketika isu BPJS Kesehatan warga yang menjadi tanggungan Pemda tak terbayar, bahkan kabarnya nunggak puluhan miliar.

Bisa kita bayangkan disatu sisi ada kelompok yang bagi-bagi kue kekuasaan, disisi lain ada masyarakat yang jaminan kesehatan nya berpotensi hilang karena akan dihapus.

Dan diantara masyarakat itu, ada relawan kurus yang jangankan akses kekuasaan, hidup mereka saja terkatung-katung diantara kebijakan pemerintah yang semula mereka dukung.

*Mahesa Jenar*

_Penulis adalah aktivis pada Barisan Rakyat Indonesia._

Diduga Bermasalah, Proyek Pemeliharaan Trotoar Jalan Taman Pahlawan Bernilai Ratusan Juta Tuai Keluhan Warga

Foto: Pemeliharaan Trotoar di Jalan Taman Pahlawan, Purwakarta.

PURWAKARTA - Proyek pemeliharaan trotoar yang berlokasi di ruas Jalan Taman Pahlawan, Kelurahan Nagri Kaler, Kabupaten Purwakarta, menjadi sorotan dan menuai keluhan dari sejumlah warga.

Kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak mencapai Rp193.589.000 tersebut dinilai belum memberikan hasil yang memuaskan, meskipun pelaksanaannya masih berlangsung.

 

Berdasarkan informasi yang tertera pada papan proyek yang terpasang di lokasi pekerjaan, kegiatan ini merupakan paket pemeliharaan trotoar jalan yang dilaksanakan oleh CV Dalista Karya.

Waktu pelaksanaannya ditetapkan berlangsung mulai tanggal 4 Mei hingga 2 Juli 2026. Kendati pekerjaan belum selesai sepenuhnya, sejumlah warga yang melintas dan tinggal di sekitar lokasi mulai mengeluhkan kualitas pengerjaan yang dinilai kurang rapi dan tidak sebanding dengan besaran anggaran yang dialokasikan.

 

Hasil pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah kondisi yang menjadi perhatian. Beberapa bagian permukaan trotoar terlihat kurang presisi dalam penyusunannya.

Susunan batu paving serta jalur pemandu bagi penyandang disabilitas tampak tidak rata di beberapa titik. Bahkan pada sebagian area, sudah terlihat adanya celah antar material yang cukup lebar serta tanda-tanda kerusakan ringan yang berpotensi bertambah parah dan mengurangi kenyamanan bagi pejalan kaki.

 

Selain soal kualitas konstruksi, masyarakat juga menyoroti aspek estetika. Trotoar yang berada di kawasan pusat kota ini dinilai kurang sedap dipandang karena hasil pengerjaannya terlihat tidak seragam dan kurang rapi.

Padahal, keberadaan trotoar tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung kenyamanan berjalan kaki, tetapi juga menjadi bagian dari wajah kota yang seharusnya ditata dengan baik dan teratur.

 

“Melihat nilai anggarannya yang mendekati Rp200 juta, tentu harapan masyarakat adalah hasilnya bisa lebih baik, rapi, kuat, dan nyaman digunakan. Jangan sampai baru selesai dikerjakan saja sudah terlihat ada bagian yang rusak atau tidak layak pakai,” ungkap Deni, seorang warga Nagrikaler, Kamis (18/6/2026).

 

Kondisi yang terjadi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan pengawasan teknis selama proses pengerjaan berlangsung. 

Masyarakat berharap Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta selaku instansi yang membidangi urusan tersebut dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kualitas pekerjaan.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan proyek telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak.

 

Warga juga mendesak agar dilakukan pemeriksaan lapangan secara teliti oleh pihak yang berwenang sebelum proyek dinyatakan selesai dan dilakukan proses serah terima.

Langkah ini dinilai sangat diperlukan agar anggaran yang bersumber dari uang rakyat benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan memiliki daya tahan yang baik dalam jangka waktu panjang.

 

Sebagai fasilitas umum yang digunakan setiap hari oleh berbagai lapisan masyarakat, trotoar seharusnya dibangun dengan mengedepankan aspek kualitas, fungsi, keamanan, dan estetika. 

Oleh karena itu, transparansi dalam pelaksanaan serta pengawasan yang ketat di setiap tahapan pekerjaan menjadi hal yang sangat penting dilakukan, guna menghindari dugaan bahwa pekerjaan dilaksanakan secara asal-asalan dan berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.

Sampai narasi diterbitkan awak media belum berhasil mengkonfirmasi pihak pelaksana pekerjaan pemeliharaan trotoar. (***)

Ketika Kesakralan Milangkala Purwakarta tergerus perayaan Pesta, anggaran milyaran turut digelontorkan pemkab Purwakarta?

Foto: Ilustrasi/Net

Anggaran untuk penyelenggaraan Hari Jadi Purwakarta Tahun 2026 menjadi sorotan publik. Berdasarkan penelusuran terhadap data realisasi pengadaan yang tercatat dalam sistem Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), tercatat sedikitnya ada 25 paket pengadaan yang terkait dengan kegiatan tersebut dengan total nilai mencapai Rp1.933.918.363.

Seluruh paket pekerjaan ini dilaksanakan melalui metode Pengadaan Langsung atau non-tender, dan tersebar ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekretariat, badan, hingga sejumlah kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Sebagian besar paket menggunakan nama yang seragam, yaitu Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Hari Jadi Purwakarta, HUT Purwakarta, atau sebutan lain yang memiliki makna serupa.

Dari data yang dihimpun, terlihat pola alokasi anggaran yang cukup khas. Sebagian besar OPD menerima anggaran dengan nilai yang hampir seragam, berkisar di angka Rp99 juta per paket.

Beberapa di antaranya adalah:

- Dinas Perhubungan: Rp99.575.000

- Kecamatan Purwakarta: Rp99.557.500

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Rp99.521.500

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian: Rp99.500.000

- Inspektorat Daerah: Rp99.479.000

- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah: Rp99.466.500

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: Rp99.428.100

- Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan: Rp99.384.689

- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman: Rp99.382.500

- Sekretariat DPRD: Rp99.350.550

- Dinas Komunikasi dan Informatika: Rp99.283.950

- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan: Rp99.260.000

- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Rp99.230.000

- Sekretariat Daerah: Rp98.245.100

Sementara itu, untuk lingkup kecamatan, alokasi anggaran yang diberikan memiliki besaran yang lebih rendah dan relatif seragam pula. Sebanyak 11 kecamatan menerima anggaran berkisar antara Rp48 juta hingga Rp49 juta per paket kegiatan.

*Sejumlah Penyedia Mendapat Lebih dari Satu Paket*

Penelusuran lebih lanjut terhadap data penyedia barang dan jasa menunjukkan adanya sejumlah perusahaan yang berhasil mendapatkan lebih dari satu paket pekerjaan dari kegiatan Hari Jadi tersebut.

Salah satunya adalah CV Santika Jaya, yang tercatat menangani enam paket kegiatan yang tersebar di Kecamatan Sukatani, Maniis, Darangdan, Tegalwaru, Sukasari, dan Babakancikao. Kemudian, CV Cipta Sarana Kreasi Papoy memperoleh tiga paket pekerjaan, masing-masing berada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selain itu, terdapat pula beberapa perusahaan yang mendapatkan dua paket pekerjaan, yaitu CV Azimuth Production, CV Purwa Satya, Poetra Boediman, dan CV Dewi Fortuna. Sementara penyedia lainnya yang tercatat mendapatkan satu paket pekerjaan meliputi CV Cahaya Indah Bakti Subur, CV Andromeda Sentosa, CV Fata Production, CV Jaya Mukti Rahayu TWB, PT Riksa Cipta Sinergi, CV Putra Joeragan, dan CV Dietin Official.

Pola besarnya nilai anggaran serta cara penyebaran paket pekerjaan ke berbagai perangkat daerah memunculkan sejumlah pertanyaan yang wajar dan layak mendapatkan penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Publik mempertanyakan alasan mengapa penyelenggaraan Hari Jadi Purwakarta tidak dikelola secara terpusat oleh satu perangkat daerah yang secara khusus membidangi penyelenggaraan acara atau kegiatan daerah, melainkan dibagi-bagi ke banyak OPD dan kecamatan.

Masyarakat juga berhak mengetahui secara rinci bentuk kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sehingga memerlukan anggaran tersendiri, serta apakah setiap paket tersebut merupakan rangkaian acara yang berbeda atau justru merupakan bagian dari satu kegiatan besar yang sama.

Dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya, ditegaskan bahwa setiap proses pengadaan harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan tersebut juga melarang penyusunan paket pekerjaan yang bertujuan untuk menghindari metode pemilihan penyedia yang seharusnya diterapkan sesuai ketentuan.

Meskipun demikian, berdasarkan data yang tersedia dalam sistem LKPP, belum dapat ditarik kesimpulan pasti apakah penyebaran 25 paket ini merupakan bentuk penyesuaian atas kebutuhan nyata masing-masing perangkat daerah atau didasarkan pada pertimbangan lain. Hal ini memerlukan klarifikasi resmi dan penjelasan rinci dari pihak Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Hingga tulisan ini disusun, seluruh analisis didasarkan pada data realisasi pengadaan yang terekam dalam sistem LKPP. Pihak redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan tanggapan, klarifikasi, atau hak jawab guna melengkapi informasi yang disampaikan kepada publik. (***)

Foto: Warga Purwakarta saksikan rangkaian Hari Jadi Purwakarta/Net.

Ketua XTC Purwakarta Desak Bupati Bubarkan RBA, Soroti Pentingnya Sikap Tegas KDM Soal Relawan

Foto: Ketua XTC DPC Purwakarta Hengky Suan S.H 

​PURWAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) XTC Indonesia Kabupaten Purwakarta, Hengky Suan.S.H, melayangkan kritik keras dan tuntutan tegas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Hengki mendesak Bupati Purwakarta untuk segera membubarkan Relawan Bupati Aing (RBA). Jika pemerintah daerah tidak mampu mengambil tindakan nyata, Hengki meminta Bupati untuk mundur dari jabatannya.

​Pernyataan ini dikeluarkan menyusul meningkatnya keresahan masyarakat terkait keberadaan dan aktivitas kelompok tersebut yang dinilai mengganggu kondusifitas serta ketertiban umum di wilayah Purwakarta.

​Garis Bawahi Pernyataan KDM: Relawan Tidak Punya Imunitas

​Hengky Suan juga menyoroti dan sependapat dengan penegasan yang disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM). KDM sebelumnya mengingatkan dengan keras agar tidak melibatkan relawan secara serampangan, karena pada hakikatnya relawan tidak memiliki imunitas hukum jika terjadi pelanggaran atau gesekan di lapangan.

​"Kami sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kang Dedi Mulyadi (KDM). Relawan itu tidak memiliki imunitas di mata hukum. Oleh karena itu, jangan ikut sertakan relawan dalam pusaran yang bisa memicu konflik, apalagi jika keberadaannya justru meresahkan," ujar Hengky dalam keterangan tertulisnya.

​Menurut Hengky, peringatan dari KDM seharusnya menjadi alarm keras bagi Bupati Purwakarta untuk segera mengevaluasi dan membubarkan RBA agar tidak terjadi benturan sosial yang lebih besar di masyarakat.

​Desakan Mundur Jika Tidak Mampu

​XTC Purwakarta menilai kepemimpinan daerah saat ini terkesan lambat dan gamang dalam menyikapi persoalan yang mengancam stabilitas wilayah. Pembiaran terhadap kelompok yang dinilai bermasalah hanya akan memperburuk situasi.

​"Kami mendesak Bupati Purwakarta untuk segera mengambil langkah konkret. Bubarkan RBA demi menjaga kondusifitas. Jika Bupati memang sudah tidak mampu lagi bersikap tegas dan menjaga kondusifitas Purwakarta, lebih baik mundur saja," tegas Hengky.

​Di akhir pernyataannya, XTC Purwakarta menegaskan komitmennya untuk tetap bersinergi dengan aparat penegak hukum (TNI/Polri) dan seluruh elemen masyarakat demi menjaga Purwakarta yang aman, damai, dan kondusif tanpa adanya intimidasi dari pihak mana pun. (***)

Bapenda Sukabumi Sabet 2 Gellar Juara 1 Sekaligus , Di ajang AAI Award 2026

 

Infonas.Id | Sukabumi,-Pemerintah kabupaten sukabumi memberika  penghargaan pada perangkat Daerah Dinas dan lembaga sebagai pengelola arsip terbaik, 

Penghargaan tersebut diberikan dalam Asosiasi Arsip Indonesia (AAI) Award dalam acara peringatan hari ke arsipan  Nasional ke -55 dan Perpustakaan nasional 

Penghargaan tersebut di berikan bupati sukabumi  H asep jafar di pendopo sukabumi Jln achmad yani kota sukabumi, senin 15 Juni 2026

"Arsip menjaga memori, dan kunci perjalanan bangsa,Perpustakaan dan kearsipan ini sangat penting, bukan hanya  dokumen yang disimpan, namun bukti hukum dan bukti akuntabilitas kinerja serta sumber informasi utama untuk pengambilan keputusan dan evaluasi di masa depan" ucap Bupati sukabumi.

Asep jafar menambahkan arsip itu harus tetap di jaga dengan baik karena akan menjadi bukti sejarah dan menjaga identitas sejarah dan ke arifan lokal.

Di tempat yang sama, Kepala Bapenda Kabupaten Sukabumi Herdy Somantri menyampaika  rasa syukur atar penghargaan yang diberikan.

Bapenda menyabet 2 gelar juara sekaligus, yaitu juara  1 (satu)  arsiparis terbaik dengan kategori rekord center terbaik tingkat Sekretariat /dinas / badan dan  juara 1(satu) kategori  Arsiparis Berkinerja  baik

" Alhamdulilah kami mendapat dua gelar juara sekaligus, yaitu juara 1 dari dua kategori di ajang AAI award ini" ucapnya.

Menurut bima sapaan akrab kepala bapenda, 

ini merupakan vitamin bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik terutama pengelolaan arsip, 

" dan kami memberikan apresiasi kepada  seluruh pegawai yang sudah bekerja keras dalam pengelola arsip, khususnya ibu levi yang di nobatkan mrnjadi juara 1 arsiparis terbaik tingkat kabupaten Sukabumi" jelasnya.

Bima berharap kedepan akan semakin baik dan semakin maksimal lagi untuk pengelolaan arsip sehingga akan mudah melakukan penelusuran terutama berkaitan dengan pajak dan status tanah.

" di bapenda  kebanyakan arsip aktif yang berkaitan pajak dengan status kepemilikan lahan, sehingga harus betul betul di susun dengan baik  dan tidak boleh hilang karena riwayatnya harus jelas" pungkasnya.  ( ADV )