INFONAS.ID||JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmennya terhadap reformasi birokrasi dalam rapat internal kementerian yang digelar pekan ini.
Rapat ini menjadi sorotan karena Ara, panggilan akrab Maruarar, memperlihatkan sikap tegasnya dalam mendorong kinerja bawahannya.
Baru diangkat sebagai Menteri PKP dalam Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto, Ara langsung mengambil langkah nyata.
Menjelang rapat kerja dengan Komisi V DPR RI pada Selasa (29/10), Ara mengungkapkan kekesalannya terhadap lambatnya birokrasi di kementeriannya.
Dalam rapat tersebut, ia mempertanyakan surat terkait aset lahan sitaan koruptor yang ditujukan ke Jaksa Agung ST Burhanuddin, namun surat itu belum sampai di tangan Jaksa Agung sesuai jadwal.
"Saya bertemu Pak Jaksa Agung di Magelang, dan beliau menyebutkan belum menerima surat tersebut," ujarnya dalam rapat yang disiarkan di kanal YouTube Kementerian PKP, Rabu (30/10/2024).
Surat itu sendiri telah dikirim sejak sehari setelah Ara dilantik, yakni pada Selasa (22/10), tetapi baru sampai pada Senin (28/10). Hal ini membuat Ara merasa malu sekaligus kecewa karena birokrasi di kementeriannya dinilai lambat dalam menangani tugas yang mendesak.
Tindakannya untuk menggebrak meja selama rapat internal menggambarkan keseriusan Ara dalam mencari solusi cepat dan efektif.
Ara menegaskan pentingnya percepatan proses birokrasi untuk memastikan lahan sitaan koruptor dapat dimanfaatkan bagi masyarakat yang membutuhkan perumahan terjangkau.
Tindakan ini, menurut Ara, bukan sekadar simbol emosi, melainkan dorongan untuk mempercepat kinerja kementerian.
"Kita memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan perumahan bagi rakyat. Birokrasi lambat hanya akan menghambat program besar seperti target 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah," tegasnya.
Dalam upayanya, Maruarar fokus pada program-program pro-rakyat, khususnya pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selain target pembangunan 3 juta rumah, kementeriannya juga sedang mempercepat proyek pembangunan rumah susun dan fasilitas perumahan lainnya.
Reformasi birokrasi pun menjadi prioritas utama Ara. Ia ingin memastikan kementeriannya bisa bekerja lebih efisien, sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat.
Langkah tegasnya ini mendapat dukungan dari Presiden Prabowo dan disambut positif oleh berbagai pihak yang menantikan perbaikan dalam pelayanan kementerian.
“Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, dan kita ada di sini untuk melayani mereka,” tambah Ara.
Maruarar menyatakan komitmennya untuk menjadikan Kementerian PKP sebagai contoh birokrasi yang cepat dan efektif, sesuai dengan tanggung jawab besar dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. (FT)
FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram