-->

Rabu, 30 Oktober 2024

Menteri Abdul Mu'ti Siap Ubah Wajah Pendidikan: Apa Saja Kebijakan Barunya?

Menteri Abdul Mu'ti Siap Ubah Wajah Pendidikan: Apa Saja Kebijakan Barunya?



INFONAS.ID||JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengumumkan evaluasi besar-besaran terhadap sejumlah kebijakan pendidikan nasional. Langkah ini dilakukan tak lama setelah dirinya resmi menjabat pada Oktober 2024.

Mu'ti menyatakan komitmennya untuk mengakomodasi berbagai masukan dari masyarakat guna meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

Salah satu kebijakan yang menjadi prioritas tinjauan adalah Kurikulum Merdeka. Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa kurikulum ini masih menghadapi tantangan penerapan di berbagai sekolah. 

"Kami akan mengkaji kembali Kurikulum Merdeka agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan," ujarnya, seraya menyebut pentingnya evaluasi agar seluruh sekolah dapat menerapkan kurikulum ini secara efektif.

Selain itu, Ujian Nasional (UN) juga akan ditinjau kembali. Mu'ti menyadari bahwa ujian ini kerap memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. 

Untuk itu, ia berencana mengumpulkan masukan dari beragam pemangku kepentingan, seperti akademisi, praktisi pendidikan, dan pemerintah daerah, sebelum memutuskan arah kebijakan.

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga menjadi fokus evaluasi. 

Mu'ti menyebutkan bahwa penerapan sistem ini sering kali menimbulkan ketidakpuasan, terutama di wilayah perkotaan. Dengan penyesuaian zonasi, ia berharap proses penerimaan siswa dapat berlangsung lebih adil dan sesuai kondisi setempat.

Selain tinjauan terhadap kebijakan yang ada, Abdul Mu'ti juga akan memprioritaskan peningkatan skor PISA (Programme for International Student Assessment). 

Menteri Pendidikan ini menyusun strategi khusus untuk mendongkrak skor PISA Indonesia, terutama di bidang literasi dan numerasi, agar lebih kompetitif di tingkat internasional.

Seluruh langkah ini akan dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Abdul Mu'ti menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses penyusunan kebijakan. 

"Kami ingin kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dirancang dengan cermat," ungkapnya. Dengan demikian, ia berharap kebijakan pendidikan yang baru akan lebih inklusif, adaptif, dan berdampak jangka panjang. (FT)

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2021 INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved