Jumat, 04 April 2025

Opini : Omong Kosong Politisi Kutu Loncat dan Kepentingan Masyarakat*

Foto : ilustrasi

Klaim Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, yang loncat dari Partai Demokrat ke PSI demi kepentingan masyarakat, patut dipertanyakan; benarkah demikian, ataukah hanya sekadar retorika politik? Demi masyarakat. Bahkan tujuan mulia itu seringkali hanya menjadi topeng bagi kepentingan pribadi.

Sekali lagi, klaim itu perlu dipertanyakan, mengingat hampir semua partai politik, bahkan LSM dan Ormas, secara deklaratif memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Singkatnya, tujuan mulia ini menjadi jargon umum yang mudah diucapkan, tetapi sulit diukur implementasinya.

Pernyataan "untuk masyarakat" seringkali menjadi kamuflase bagi kepentingan politik yang lebih pragmatis. Di balik jargon tersebut, tersimpan ambisi dan kalkulasi politik yang rumit.

Kepindahan seorang politisi dari satu partai ke partai lain, terutama jika dilakukan secara tiba-tiba atau berulang kali (kutu loncat), lebih sering didorong oleh pertimbangan pribadi dan kepentingan jangka pendek, daripada komitmen ideologis atau pengabdian tulus untuk masyarakat.

Ambisi untuk meraih kekuasaan, mendapatkan posisi strategis, atau sekadar mengamankan kepentingan finansial, menjadi motivasi yang jauh lebih kuat daripada semangat untuk mengabdi.

Partai politik, dalam konteks ini, hanyalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Seorang politisi akan dengan mudah berpindah ke partai yang dianggap lebih menguntungkan, tanpa mempertimbangkan konsistensi ideologi atau dampak keputusan tersebut terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, perlu kewaspadaan dari masyarakat terhadap pernyataan-pernyataan politisi yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Kita harus memperhatikan rekam jejak dan konsistensi seorang politisi, bukan hanya mendengarkan kata-kata muluk yang seringkali hanya bertujuan untuk mendapatkan dukungan publik.

Transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan politik sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa keputusan-keputusan politik benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat. Karena masyarakat yang kritis dan cerdas adalah kunci untuk mencegah manipulasi politik dan memperjuangkan kepentingan yang sesungguhnya.

*Dwi Joko Waluyo*

_Penulis adalah Koordinator Wilayah Forum Pers Independent Indonesia (Korwil FPII) Kabupaten Purwakarta._